Rencana pembangunan gedung baru DPR yang beberapa waktu lalu menuai kontroversi, akhirnya batal dibangun. Anggaran pembangunan seluruhnya dikembalikan kepada negara. “Sesuai tuntutan publik, pembangunan dibatalkan dan anggarannya dikembalikan ke kas negara,” kata anggota DPR Ganjar Pranowo (21/10). Menurutnya, soal pembatalan rencana pembangunan gedung baru DPR itu juga sudah dibahas di internal fraksi.

Sebenarnya, proses pembangunan gedung itu sudah masuk dalam proses tender. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyebut bahwa ada salah komunikasi dari pembangunan gedung baru itu. “DPR terima saja dari pemerintah. Wallahualam. Mau dibangun Alhamdulillah, kalau tidak dibangun kebangetan, kalau boleh jujur kita butuh,” kata Priyo. Priyo mengatakan salah komunikasi itu menyebabkan protes dari masyarakat. “Ada salah kaprah, ada kolam ikan, kolam renang, spa. Ada kekeliruan dalam komunikasi kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang menyatakan, dewan telah mengembalikan sebagian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Pius menuturkan, DPR tidak akan berupaya mendorong pembangunan gedung baru lagi. Batalnya pembangunan gedung baru DPR, kata Pius, berawal dari pembatalan proses tender berdasarkan rapat konsultasi antara BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pada Mei 2011 lalu.

Gedung baru DPR sebelumnya akan dibangun dengan biaya Rp777 miliar, berdasarkan rekomendasi Kementerian PU. Gedung itu didesain terdiri dari 26 lantai – dipangkas dari rencana semula 36 lantai akibat desakan masyarakat. Anggaran pembangunan gedung sebesar Rp777 miliar pun sebetulnya telah diminimalisir dari dana semula, Rp 1,1 triliun, karena tekanan masyarakat. Namun pada akhirnya, rencana pembangunan gedung DPR sama sekali dibatalkan.Menurut Priyo, dana pembangunan gedung telah dikembalikan kepada pemerintah. Hal ini, ujarnya, agar dana tersebut tidak terlalu lama berada di DPR, serta untuk menghindari penyalahgunaan. “Angkanya saya tidak tahu, 600 atau 800 (miliar) yang jelas itu dikembalikan,” kata Priyo.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?37468

Untuk melihat artikel Jakarta lainnya, Klik di sini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

_____________________________________________________

Supported by :