KabariNews  – Parlemen Indonesia sebaiknya membatalkan revisi yang diajukan mengenai Undang-Undang kontraterorisme yang terlalu luas, belum jelas, dan akan membatasi hak dasar, ucap Human Rights Watch hari ini. Amandemen yang diajukan terhadap UU No.15/2003 pada Pembasmian Terorisme akan merebut hak kewarganegaraan penduduk Indonesia jika menjadi tersangka bepergian ke luar negeri untuk “ikut serta dalam perang di luar negeri untuk melakukan kejahatan terorisme,” dan mengizinkan hukuman atas tindakan kriminal bagi “wacana, pikiran, tindakan, atau penulisan” apa pun yang dapat menyebabkan “aksi yang berdampak buruk pada orang/komunitas lain.”

Bahasa terbuka dari revisi yang diajukan terhadap Undang-Undang kontraterorisme akan memberikan sarana untuk pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berkewarganegaraan, Human Rights Watch berkata.

“Pemerintah Indonesia memiliki kecemasan terhadap terorisme, namun mengesampingkan hak asasi dasar hanya akan mengacaukan upaya untuk menangani ancaman tersebut,” ucap Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan langkah-langkah tersebut dalam menjaga keamanan masyarakat mencapai standar internasional.”

Pemerintah Indonesia memulai upaya untuk merevisi Undang-Undang Terorismenya di tahun 2016 sebagai bagian dari tanggapan pemerintah terhadap penyerangan bom dan senjata pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta Pusat yang membunuh tujuh orang, termasuk lima penyerang yang diduga terhubung dengan kelompok ekstremis bersenjata Negara Islam, yang dikenal sebagai ISIS. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan pada awal Juli 2017, bahwa ia akan mencari persetujuan segera dari draf Undang-Undang Kontraterorisme dalam kewaspadaan terhadap pertempuran antara badan keamanan Filipina dan militan Islam di Kota Marawi di Filipina. Sejumlah penduduk berkewarganegaraan Indonesia berada di tengah-tengah pejuang asing yang mendukung pasukan militan di Marawi. Indonesia bersama-sama memiliki perbatasan laut yang luas dengan Filipina yang badan keamanan kedua negara takutkan akan memberikan kesempatan bagi sejumlah besar kaum Islam bersenjata masuk ke Indonesia setelah pertempuran di Marawi berakhir.

Pasal 12B draf UU mengizinkan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan masyarakat Indonesia yang disangka melakukan tindakan terorisme. Pasal tersebut juga tertulis dengan susunan kata-kata yang ambigu yang dapat memberikan kewenangan besar kepada badan keamanan untuk menahan dan menghukum para individu atas tindakan terorisme. Pasal 13A mengatur hukuman penjara hingga 12 tahun bagi para individu yang “wacana, pemikiran, tindakan, atau penulisan”nya menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan, anarkis, dan lainnya yang berdampak buruk pada orang/komunitas lain,” tanpa memberikan penjelasan apa pun dalam persyaratan tersebut.

Pasal 6B mengatur tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap “lingkungan” tanpa memberikan definisi atau penjelasan apa pun kepada pengartian kata “lingkungan”.

Pasal 43A mengatur penyidik maupun penuntut untuk menahan tersangka terorisme dalam “tempat tertentu” untuk waktu maksimum enam bulan. Anggota dari kelompok kerja parlemen beranggota sejumlah delapan belas orang yang  bertanggung jawab atas revisi tersebut telah menamakan pasal tersebut “Pasal Guantanamo”, merujuk pada penjara militer Amerika Serikat pada Teluk Guantanamo, Kuba, di mana pemerintah AS telah sewenang-wenang menahan ratusan orang sejak tahun 2002, semuanya hampir tanpa pengadilan. Draf tersebut belum jelas apakah “tempat tertentu” tersebut adalah tempat penahanan rahasia atau sangat terisolasi – tempat penahanan rahasia benar-benar meningkatkan risiko penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan.

Revisi tersebut juga memberikan waktu penahanan yang lebih lama bagi tersangka terorisme. Penahanan praperadilan bagi tersangka terorisme akan diperpanjang menjadi 21 hari dari hari pertama diizinkan untuk tersangka yang digugat atas tindakan non-terorisme di bawah Undang-Undang Prosedur Kriminal Indonesia. Durasi total yang diizinkan bagi penahanan tersangka terorisme dari penangkapan sampai pengadilan hingga permohonan final akan hampir dua kali lipat dari peraturan sekarang yang maksimum 401 hari hingga 781 hari.

Undang-Undang Internasional melarang perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah disahkan oleh Indonesia, menyatakan dalam Pasal 12: “tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.” Pada tahun 1999, Komite HAM PBB, badan ahli internasional yang mengartikan ICCPR, menyatakan bahwa “lingkup makna ‘negaranya sendiri’ lebih luas dari konsep ‘negara kewarganegaraannya,’” dan bahwa itu akan diterapkan kepada warga yang telah dicabut kewarganegaraannya dalam pelanggaran Undang-Undang Internasional.

Sejak tahun 2006, Majelis Umum PBB telah berulang kali menegaskan bahwa ketertiban akan hak-hak asasi manusia dan dasar kebebasan adalah hal yang sangat penting bagi Strategi Global Kontraterorismenya dan telah menyadari bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia dan peraturan Undang-Undang adalah kondisi yang “kondusif” bagi terorisme.

“Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga populasinya dari serangan teroris, namun pemerintah perlu bertindak sesuai dengan kewajiban legal internasionalnya,” Harsono mengatakan. “Kecemasan pemerintah Indonesia mengenai luapan dari pertempuran di Filipina tidak membenarkan Undang-Undang luas yang sangat menahan dasar HAM dan kebebasan.”

Untuk lebih banyak liputan Human Right Watch di Indonesia, silahkan kunjungi: httpshttps://www.hrw.org/asia/indonesia