Hari Kamis lalu (26 Mei 2011) Mahkamah Agung AS menguatkan UU Arizona
tahun 2007 yang memberikan hukuman berat untuk bisnis yang
mempekerjakan imigran gelap dan mewajibkan E-Verify untuk perusahaan sebelum mempekerjakan seseorang.

Keputusan MA ini bukan tentang Senate Bill (SB)1070, UU Imigrasi
Arizona yang memberikan polisi Arizona wewenang untuk menanyakan status
imigrasi jika memberhentikan seseorang di jalanan. Pelaksanaan UU
Arizona yang kontroversial ini diblok oleh Pengadilan Banding (9th Circuit) di San Francisco bulan April lalu dan kasusnya bakal naik banding ke Mahkamah Agung.

Keputusan Hakim MA dengan komposisi 5 lawan 3 ini pada dasarnya
memberikan lampu hijau bagi upaya-upaya negara bagian untuk memerangi
praktek di mana perusahaan dengan sengaja mempekerjakan imigran ilegal.

UU Arizona 2007 yang dikenal sebagai Legal Arizona Wokers Act
ini dianggap bertentangan dengan kebijakan federal. Karenanya dibawa
naik banding ke Mahkamah Agung oleh koalisi bersama, termasuk American Civil Liberty Union (ACLU) dan komunitas bisnis Arizona yang menganggap, bahwa UU negara bagian ini sebagai hukuman mati untuk bisnis di sana.

Putusan Mahkamah Agung AS tadi berkisar pada penafsiran salah satu butir dalam Immigration Reform and Control Act.
UU Federal 1986 ini mengesampingkan UU lokal dan negara bagian yang
memberlakukan sangsi kriminal atau sipil (kecuali lewat lisensi bisnis
dan sejenisnya) untuk bisnis yang mempekerjakan imigran gelap.

Tetapi, pertanyaannya, apakah Arizona diperbolehkan menambahi sangsi
yang lebih berat daripada UU Federal 1986. Arizona berpendapat, bahwa
kalimat “kecuali lewat lisensi bisnis dan sejenisnya” memperbolehkan
negara bagian untuk membekukan dan membatalkan ijin usaha bisnis yang
seringkali melanggar hukum (mempekerjakan imigran gelap).

Hakim Kepala Mahkamah Agung AS, John G. Roberts Jr. menulis, bahwa
kata “lisensi” seyogyanya diartikan lebih luas untuk memperbolehkan
negara bagian membantu upaya pemerintah federal dalam mencegah
penggunaan tenaga kerja ilegal. Keputusan Hakim Roberts didukung oleh
Hakim Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy, Samuel A. Alito Jr. dan
Clarence Thomas.

Tetapi Hakim Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg dan Sonia
Sotomayor tidak setuju dengan keputusan mayoritas MA ini. Hakim Breyer
dan Ginsburg berkata, bahwa kata “lisensi” dalam hukum federal
seharusnya diartikan untuk izin usaha yang berkaitan dengan “sistem
lisensi yang berkaitan dengan tenaga kerja” saja, bukan “semua lisensi
atau ijin usaha”. Hakim Elena Kagan tidak ikut dalam pengambilan
keputusan kasus ini.

Banyak yang beranggapan, bahwa Keputusan mayoritas MA AS ini akan
“memberi angin” bagi berbagai negara bagian di AS yang berusaha
menggolkan UU Imigrasi versi lokal yang lebih keras kepada imigran
gelap.

Cecilia Wang, Direktur ACLU Immigrants’ Rights Project
berkomentar, “Keputusan ini keputusan sempit yang membenarkan UU
Arizona khususnya soal verifikasi tenaga kerja. Putusan ini tidak ada
hubungannya dengan SB 1070, atau UU imigrasi lokal dan negara bagian
lainnya. Kita jelas kecewa dengan hasil putusan ini dan yakin, bahwa ini
tidak mencerminkan apa yang dimaksud oleh Kongres”

Keputusan penting lain yang diambil dari kasus yang dikenal US Chamber of Commerce and Whiting ini adalah, mewajibkan perusahaan untuk ikut E-Verify sebelum mempekerjakan seseorang.

E-Verify sebegitu jauh merupakan program federal sukarela lewat
internet yang memeriksa legal tidaknya seorang calon tenaga kerja untuk
bekerja di AS. Verifikasi dilakukan melalui nomor Social Security individu yang bersangkutan.

Hakim Breyer berkata, bahwa mewajibkan “program percobaan” yang “mudah salah” ini sebuah kekeliruan.

Anggota Kongres Republikan, Lamar Smith (R-Texas) berencana untuk
memperkenalkan UU yang mewajibkan semua perusahaan AS untuk memakai E-Verify dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Selama ini lebih dari 250,000 perusahaan AS yang memakai E-Verify secara sukarela, dan sekitar 1300 perusahaan baru mendaftarkan diri dalam program ini setiap minggunya. Penggunaan E-Verify adalah wajib untuk semua kontraktor pemerintah federal.  (peter phwan)

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?36834

Untuk

melihat artikel imigrasi Amerika lainnya, Klik

di sini

Mohon
beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported

by :