KabariNews – Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu solusi untuk menahan perlambatan ekonomi global, dimana infrastruktur dalam jangka pendek dapat menciptakan lapangan kerja dan dalam jangka menengah dan panjang dapat memperbaiki kapasitas perekonomian nasional itu sendiri.

“Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo lead intervention atau intervensi utama pada Working Group Session I pertemuan G20,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Antalya Turki, Minggu, (15/11) seperti dilansir dari ksp.go.id.

Presiden juga menyampaikan perlunya upaya terus menerus melakukan reformasi arsitektur keuangan dunia dimana diharapkan negara emerging dan negara berkembang mempunyai peran yang lebih besar di organisasi internasional seperti IMF. “Selain itu, diharapkan berkembangnya pemakaian mata uang dunia di luar USD, seperti Euro, Yen dan RMB untuk perdagangan bilateral negara, jadi tidak harus semua perdagangan menggunakan media USD,” ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Tentunya upaya ini mengurangi ketergantungan terhadap USD sekaligus juga mengurangi tekanan terhadap pelemahan mata uang nasional sebagai akibat kebutuhan USD yang sangat tinggi. “Ini adalah intervensi kedua yang disampaikan Bapak Presiden,” ucap Bambang.

Komitmen Indonesia lainnya adalah untuk terus berkontribusi pada upaya meningkatkan ‎pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen sampai tahun 2018. “Dimana yang akan menjadi kunci utama pertumbuhan utama ekonomi Indonesia adalah paket-paket kebijakan yang dikeluarkan yang utamanya adalah untuk memberikan stimulus pertumbuhan, mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Presiden.

Dengan demikian hal tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi yang lebih penting adalah pertumbuhan yang inklusif atau pertumbuhan yang berkualitas.

Hal lain yang disampaikan Presiden adalah dukungan Indonesia atas kesepakatan G20 dalam melaksanakan kerjasama perpajakan internasional dalam bentuk Base Erosion and profit shifting. “Dengan kerjasama itu diharapkan di masa depan tidak ada lagi ‎praktik transfer pricing yang sangat merugikan terutama negara-negara besar, negara-negara emerging dalam bentuk berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara tersebut,” ucap Bambang.

Kerjasama lain yang didukung adalah automatic exchange of information dimana diharapkan akses data keuangan di negara ‎lain bisa diakses tanpa halangan dan bisa berlangsung secara otomatis. “Tentunya hal ini akan memperbaiki kemungkinan adanya pelarian pajak atau disembunyikannya harta-harta yang harusnya menjadi objek dari pajak itu sendiri,” ucap Bambang. (1009)