KabariNews –  Negosiator di bidang perdagangan harus menghilangkan klausul di perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang mengancam ketersediaan obat-obatan. Jika tidak, hal ini berisiko menyebabkan tingginya harga obat-obatan dan membahayakan kesehatan jutaan orang di dunia selama beberapa dekade mendatang, demikian disampaikan organisasi kemanusiaan medis Médecins Sans Frontières/Dokter Lintas Batas (MSF) saat negosiasi perjanjian dagang TPP kembali berlangsung di Maui, Hawaii hari ini (Jumat, 24/7). Himbauan ini disampaikan MSF menanggapi beberapa laporan yang mengindikasikan bahwa pertemuan ini adalah kesempatan negosiasi terakhir sebelum perjanjian tersebut difinalkan.

Jika perjanjian TPP ini disahkan dalam bentuk yang sekarang, perjanjian yang dinegosiasikan antara AS dengan 11 negara lainnya di kawasan Pasifik akan memiliki dampak yang mengerikan terhadap kesehatan global. Perjanjian ini akan memperkuat, memperpanjang, dan menciptakan paten baru dan monopoli regulasi produk-produk farmasi. Hal ini akan menaikkan harga obat-obatan dan mengurangi kompetisi obat generik yang berpotensi menurunkan harga obat.

“Kami telah bersuara sekeras mungkin, berkali-kali memperingatkan bahwa ini adalah perjanjian yang amat buruk bagi akses obat-obatan yang terjangkau,” ujar Manica Balasegaram, Direktur Eksekutif ‘Access Campaign’ MSF, “Kementerian Kesehatan, lembaga kemanusiaan seperti MSF dan program kesehatan global yang didanai pemerintah AS semuanya mengandalkan obat-obatan yang terjangkau untuk menyediakan layanan medis. Meski sudah diperingatkan berulang kali oleh MSF, para ahli serta kelompok lainnya, bahkan negara lain yang turut dalam negosiasi, negosiator AS terus mendorong klausul-klausul yang menguntungkan perusahaan farmasi dan merugikan kesehatan 800 juta orang di dunia yang membutuhkan akses obat-obatan generik yang terjangkau di negara-negara yang terlibat dalam TPP.”

Beberapa klausul yang paling mengkhawatirkan dalam TPP adalah ‘peremajaan paten’ atau patent evergreening yang akan memaksa pemerintah negara TPP untuk memberikan paten tambahan kepada perusahaan farmasi atas perubahan pada obat-obatan yang sudah ada, bahkan jika perubahan tersebut tidak memberikan manfaat penyembuhan kepada pasien.

Negosiator AS juga sangat agresif mendorong klausul tentang ‘eksklusivitas data’ atau data exclusivity selama 12 tahun untuk obat-obatan biologis, termasuk vaksin dan obat-obatan untuk mengobati kondisi-kondisi seperti kanker dan multiple sclerosis. Eksklusivitas data menghambat otoritas regulasi pemerintah yang hendak memperbolehkan kompetitor obat generik untuk masuk ke pasaran dengan data klinis yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Padahal, adanya kompetisi obat generik dapat menurunkan harga obat.

Jika hal ini terjadi, obat-obatan dan vaksin bermerk tidak akan punya kompetitor dalam periode waktu yang lama, sementara pasien dan penyedia layanan kesehatan seperti MSF dan orang-orang di negara-negara TPP harus menghadapi harga obat-obatan yang mahal.

“AS meminta negara-negara untuk mengimplementasikan serangkaian aturan perdagangan baru yang akan menghambat masyarakat dalam mendapatan manfaat berbagai kemajuan di bidang medis selama bertahun-tahun hanya karena ini merupakan kepentingan perusahaan farmasi multinasional,” ujar Judit Rius Sanjuan, Penasihat Kebijakan dan Manajer ‘Access Campaign’ MSF untuk AS. “Monopoli yang diperpanjang, seperti yang didorong oleh AS dalam TPP, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.”

Klausul-klausul yang diminta negosiator AS melanggar komitmen pemerintah AS untuk kesehatan global, termasuk perjanjian tahun 2007 di mana AS telah sepakat untuk memasukkan komponen perlindungan kesehatan masyarakat di dalam perjanjian dagang dengan negara-negara berkembang.

“AS telah mengingkari komitmen sebelumnya untuk melindungi aspek kesehatan di dalam kebijakan perdagangannya,” ujar Rius. “TPP adalah blueprint yang menciptakan preseden untuk perjanjian dagang di masa mendatang yang akan menghambat negara-negara dalam menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan kesehatan masyarakat – padahal hak ini sudah tercakup di dalam peraturan dagang internasional. Kemungkinan besar, minggu ini adalah kesempatan terakhir para negosiator untuk memitigasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan TPP. Kami meminta para negosiator pemerintah untuk melindungi akses obat-obatan dan memperbaiki klausul yang paling membahayakan di dalam TPP.” (1009)

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/78777

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :

Asuransi Kesehatan

 

 

 

 

Kabaristore150x100-2