KabariNews – Di tengah capaian dan segala tantangan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia, pemerintah dituntut untuk dapat menyiapkan kebijakan yang dapat mengatasi segala masalah dan tantangan tersebut. Presiden kemudian menyebut bahwa pihaknya sedang menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila dan gotong royong yang memfokuskan pada keadilan dan pemerataan.

“Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh sebab itu, kebijakan yang kita ambil membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa menurut saya itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini akan kita mulai agar kesenjangan itu betul-betul bisa kita kurangi,” terang Kepala Negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian juga mencontohkan pembangunan kembali gedung pos lintas batas negara di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya disebutnya berada dalam kondisi menyedihkan. Sebagai wajah Indonesia yang dilihat dari negara tetangga, Presiden tidak ingin martabat bangsa terinjak-injak oleh karena pembangunan yang tidak merata dan pelayanannya yang tidak maksimal. Oleh karenanya, Kepala Negara langsung menginstruksikan untuk membangun kembali pos tersebut sehingga tidak kalah dengan pos milik negara tetangga.

“Bukan karena masalah kemewahan, tetapi ini adalah etalase terdepan negara yang menjadi kebanggaan dan harga diri kita,” tegasnya.

Terkait dengan pemerataan, pemerintah kini juga mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa. Seperti di pulau terdepan Indonesia, Miangas misalnya, tahun lalu sudah diresmikan bandara untuk mendukung mobilitas penduduk. Pembenahan serupa juga turut dilakukan di sejumlah wilayah-wilayah terdepan dan terpencil lainnya.

“Kemudian untuk pulau-pulau terdepan, pada tahun yang lalu sudah kita resmikan bandara di Pulau Miangas yang juga sudah saya coba. Saya datang ke Miangas, di sana ada kurang lebih 800 jiwa, pulaunya kecil. Tetapi memang harus ada bandara meskipun hanya untuk pesawat kecil karena ini adalah pulau terdepan bangsa kita,” ujar Presiden.

Sejumlah kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan juga diungkap Presiden dalam kesempatan tersebut. Seperti dana desa yang alokasi anggarannya terus meningkat hingga tiap tahunnya, hingga yang paling krusial ialah mengenai penyeragaman harga bahan bakar minyak di Papua.

“BBM di Pulau Jawa harganya Rp6.450, saya mendengar setelah berkunjung ke sana ternyata harga BBM di Papua ada yang Rp 40 ribu bahkan sampai Rp100 ribu per liter. Tetapi 3 bulan yang lalu harga BBM di Papua telah kita samakan dengan harga BBM di Jawa. Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Pemerintah pun memastikan akan terus bekerja dan mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan akan menurunkan harga komoditas akan terus dilakukan. Selain itu, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai komitmen pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Indonesia akan terus diperbanyak. Demikian halnya dengan pembagian aset tanah bagi masyarakat adat. (Kabari1009/foto:ist)