KabariNews – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 4 Januari 2017, mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017. Saat memimpin jalannya rapat kabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerataan akan jadi target pemerintah sejak awal tahun. Rapat tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi,” kata Presiden.
Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dalam rangka menurunkan angka kesenjangan tersebut. Untuk mewujudkannya, banyak cara yang akan ditempuh pemerintah. Yang pertama ialah mengenai kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.
“Ini sangat penting karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini,” ujarnya.
Langkah selanjutnya ialah memperkuat akses rakyat pada permodalan. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat semakin tinggi.
“Saya minta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin ‘bankable’,” imbuhnya. (Kabari1009/foto:Setkab)
