Pada tanggal 19 April 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk meninjau ulang program visa H-1B. Ia ingin memastikan bahwa hanya imigran berkemampuan dengan upah tinggi yang menerima visa tersebut. Ia tidak ingin memberikan visa tersebut kepada pekerja asing dengan upah rendah dibandingkan pekerja AS. Akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meninjau hal tersebut.

Perintah ini ditujukan kepada perusahaan India seperti Tata Consultancy, Infosys, dan Wipro. Perusahaan-perusahaan tersebut berlokasi di Amerika Serikat, namun mempekerjakan banyak imigran dari India. Facebook dan Qualcomm juga merupakan pengguna visa H-1B yang besar. Sebanyak lima belas persen dari pekerjanya adalah imigran di bawah program tersebut.

Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (U.S. Citizenship and Immigration Service atau USCIS) tengah mengirimkan kembali banyak permohonan visa H-1B untuk “bukti lebih lanjut.” Setidaknya 25 persen dari permohonan tersebut ditolak dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 20 persen.

CEO Silicon Valley khawatir akan kemungkinan Trump untuk membatasi program ini. Undang-undang Immigration Act of 1990 memberikan visa sementara kepada 315.000 pekerja asing berkemampuan tinggi. Dua per tiganya adalah untuk pekerjaan terkait komputer. Perusahaan-perusahaan ini dapat kehilangan pegawai-pegawai berharga tanpa program visa H-1B. Itu akan merusak kesuksesan perusahaan-perusahaan dengan keuntungan tinggi di Amerika.