1. Gunung Soputan di Sulawesi Utara meletus pada Minggu (3/7)
pagi. Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG), gunung yang meletus sekitar pukul 06.30 WITA tersebut menyemburkan
asap dan abu vulkanik hingga mencapai ketinggian 5.000 meter. Kepala PVMBG,
Surono, meminta agar warga di sekitar kaki gunung untuk waspada, serta meminta
kepada pihak Bandara Sam Ratulangi Manado untuk mewaspadai seburan asap dan abu
tersebut.
2. Pihak penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes
Polri menetapkan pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Panji Gumilang, sebagai
tersangka terkait kasus pemalsuan akta otentik kepengurusan YPI. “Pasal
sangkaannya terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik,” ucap Kepala
Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta.
Polri menetapkan pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Panji Gumilang, sebagai
tersangka terkait kasus pemalsuan akta otentik kepengurusan YPI. “Pasal
sangkaannya terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik,” ucap Kepala
Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta.
3. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng
membantah pernyataan mantan Bendahara Partai Demorkrat, Muhammad Nazaruddin,
yang menyebutkan bahwa dirinya ikut terlibat dan menerima uang dalam proyek
pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
membantah pernyataan mantan Bendahara Partai Demorkrat, Muhammad Nazaruddin,
yang menyebutkan bahwa dirinya ikut terlibat dan menerima uang dalam proyek
pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
4. Pihak Kepolisian Indonesia akhirnya menerjunkan tim yang bertugas menjemput tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games
Palembang, Muhammad Nazaruddin, yang saat ini tengah berada di Singapura. Langkah
ini diambil Kapolri Jenderal Timur Pradopo setelah mendapat instruksi dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulangkan Nazaruddin ke Indonesia agar dapat menjalani proses pemeriksaan hukum.
Palembang, Muhammad Nazaruddin, yang saat ini tengah berada di Singapura. Langkah
ini diambil Kapolri Jenderal Timur Pradopo setelah mendapat instruksi dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulangkan Nazaruddin ke Indonesia agar dapat menjalani proses pemeriksaan hukum.
5. Terpidana
kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, hari ini, Senin 4 Juli 2011,
memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk hadir sebagai saksi untuk mantan
atasannya, Bambang Heru Ismiarso, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Bambang merupakan mantan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal
Pajak. Ia dikenakan 2 pasal kerugian dan keuangan negara dalam penilaian
berkeberatan pajak PT Surya Alam Tunggal, Jawa Timur, tahun 2007.
kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, hari ini, Senin 4 Juli 2011,
memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk hadir sebagai saksi untuk mantan
atasannya, Bambang Heru Ismiarso, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Bambang merupakan mantan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal
Pajak. Ia dikenakan 2 pasal kerugian dan keuangan negara dalam penilaian
berkeberatan pajak PT Surya Alam Tunggal, Jawa Timur, tahun 2007.
6. Sejak
diluncurkan pada 2 Juli 2011 kemarin, pemberlakuan pola operasi tunggal Kereta Rel Listrik
(KRL) rute Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) oleh PT
Kerata Api Indonesia, menuai beragam tanggapan. Kebijakan yang
mengharuskan seluruh rangkaian kereta berhenti di setiap stasiun banyak menuai
kritik. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai penerapan pola baru ini
sangat terburu-buru dan tidak matang. “Kebijakannya sangat tergesa-gesa,
jadi baik regulator maupun operator sangat terlihat tidak siap,” ucap
Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan di Jakarta.
diluncurkan pada 2 Juli 2011 kemarin, pemberlakuan pola operasi tunggal Kereta Rel Listrik
(KRL) rute Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) oleh PT
Kerata Api Indonesia, menuai beragam tanggapan. Kebijakan yang
mengharuskan seluruh rangkaian kereta berhenti di setiap stasiun banyak menuai
kritik. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai penerapan pola baru ini
sangat terburu-buru dan tidak matang. “Kebijakannya sangat tergesa-gesa,
jadi baik regulator maupun operator sangat terlihat tidak siap,” ucap
Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan di Jakarta.
7. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah mempersiapkan dua opsi sistem pembayaran bagi kendaraan pribadi
yang masuk jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sistem itu dengan
menggunakan alat On Board Unit (OBU) atau tidak menggunakan OBU. Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menjelaskan bahwa bila dengan
menggunakan sistem OBU, setiap mobil akan dipasangi semacam stiker yang
dilengkapi dengan chips sensor. Pada stiker tersebut nantinya akan tersimpan
nominal pra bayar dan akan terpotong secara otomatis saat kendaraan melewati
gerbang ERP. Sedangkan bila memilih sistem non OBU, yang membedakan adalah cara
pembayarannya yang menggunakan sistem pasca bayar. Yang nantinya tagihan akan
datang ke alamat rumah pemilik kendaraan sesuai dengan penggunaan jalan
berbayar dalam setiap periodenya.
Jakarta telah mempersiapkan dua opsi sistem pembayaran bagi kendaraan pribadi
yang masuk jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sistem itu dengan
menggunakan alat On Board Unit (OBU) atau tidak menggunakan OBU. Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menjelaskan bahwa bila dengan
menggunakan sistem OBU, setiap mobil akan dipasangi semacam stiker yang
dilengkapi dengan chips sensor. Pada stiker tersebut nantinya akan tersimpan
nominal pra bayar dan akan terpotong secara otomatis saat kendaraan melewati
gerbang ERP. Sedangkan bila memilih sistem non OBU, yang membedakan adalah cara
pembayarannya yang menggunakan sistem pasca bayar. Yang nantinya tagihan akan
datang ke alamat rumah pemilik kendaraan sesuai dengan penggunaan jalan
berbayar dalam setiap periodenya.
8. Indonesia
Corruption Watch (ICW) meminta agar pihak kepolisian dan publik tidak hanya fokus dengan kasus suap
yang diduga melibatkan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti saja. Pasalnya menurut
catatan ICW sejak tahun 2001 silam, ada sekitar 43 orang lainnya yang juga
kabur ke luar negeri dan menjadi buruan aparat penegak hukum karena kasus-kasus
di dalam negeri, mereka diantaranya adalah Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno,
Eko Adi Putranto, Hendra Lee, Irawan Salim dan Anton Tantular.
Corruption Watch (ICW) meminta agar pihak kepolisian dan publik tidak hanya fokus dengan kasus suap
yang diduga melibatkan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti saja. Pasalnya menurut
catatan ICW sejak tahun 2001 silam, ada sekitar 43 orang lainnya yang juga
kabur ke luar negeri dan menjadi buruan aparat penegak hukum karena kasus-kasus
di dalam negeri, mereka diantaranya adalah Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno,
Eko Adi Putranto, Hendra Lee, Irawan Salim dan Anton Tantular.
9. KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah
membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. “MUI gak jadi membuat fatwa itu,
karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM
bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah,” ucapnya di
Surabaya, Senin (4/7).
membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. “MUI gak jadi membuat fatwa itu,
karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM
bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah,” ucapnya di
Surabaya, Senin (4/7).
10. Kepala Badan
Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Pol. Ito Sumardi
membantah telah menerima uang sebesar US$ 50.000 dari mantan Bendahara Umum
Partai Demokrat M. Nazaruddin. “Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah
namanya jual-beli kasus, saya punya harga diri. Tentunya biarlah waktu yang
membuktikan, saya kira untuk kasus ini saya lebih suka diklarifikasi
tentunya,” ujar Ito kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta
Selatan, Senin (4/7).
Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Pol. Ito Sumardi
membantah telah menerima uang sebesar US$ 50.000 dari mantan Bendahara Umum
Partai Demokrat M. Nazaruddin. “Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah
namanya jual-beli kasus, saya punya harga diri. Tentunya biarlah waktu yang
membuktikan, saya kira untuk kasus ini saya lebih suka diklarifikasi
tentunya,” ujar Ito kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta
Selatan, Senin (4/7).
Untuk melihat artikel Top 10 Berita lainnya, Klik di sini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
__________________________________________________
Supported by :
