KabariNews – Menanggapi kasus penodaan agama di era Jokowi yang terkuak kembali setelah sekian tahun lamanya pasal tersebut hanya beberapa kali digunakan, Andreas Harsono kembali mengupas mengapa Undang-Undang tersebut harus dihapuskan.

Kasus yang menimpa Ahok dengan Undang-Undang 156a menimbulkan polemik yang cukup luas, munculnya berbagai kecaman yang datang baik dari dalam bahkan luar negeri megenai UU tersebut harus dihapuskan agar tidak menjadi keributan atau bangsa yang terpecah, begini tanggapan Andreas Harsono, “Bisa dibatasi secara bukan tafsirnya yang dinodai, tetapi arti fakta keagamaan, misalnya seseorang membakar alquran atau menginjak-nginjak barang suci, nah itu bisa, karena ada barang,” tuturnya.

Selain pasal 156a, ada juga undang-undang lain yang mengatur kebencian seperti misalnya kasus makar, atau tindakan yang mengganggu ketertiban publik.

Baginya, masalah penodaan agama ini adalah pasal karet, yang tidak jelas tolak ukurnya, kemungkinan pasal tersebut perlahan-lahan bisa dihilangkan, berbeda dengan kasus kebencian, “Soal menghina itu soal yang karet namun kalo kebencian itu bisa dihukum, apalagi sesuatu yang abstrak seperti ideologi, pemikiran, itu susah, pasal itu praktis dihapus, cepat atau lambat pemerintah akan bertindak untuk menghapus pasal tersebut, “  terang Andreas.