KabariNews – Sejarah Undang-Undang Pasal 156a, awalnya digagas oleh Presiden pertama RI, Ir Soekarno pada tahun 1965, rumusan pasal tersebut berisikan dua ayat.

Andreas Harsono menjelaskan kedua ayat tersebut yang intinya dilarang menodai agama apapun di Indonesia, “Ayat pertama mengatakan bahwa siapapun dilarang menodai agama, bagi yang melakukan, hukumannya maksimal 5 tahun penjara, lantas bagian yang kedua menyatakan agama mana yang tidak boleh dinodai. ( Soekarno mengatakan, karena di Indonesia ada banyak agama, dalam keterangannya dia bilang bahwa kita memakai nama agama yang paling banyak pengikutnya di Indonesia) Secara proporsional dia sebut Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, namun, Soekarno juga menulis, dalam penetapan tersebut tidak berarti agama-agama lain,misalnya Taoisme, Judaisme, dan seterusnya tidak boleh berada di Indonesia, artinya, semua agama dan keyakinan boleh ada di Indonesia, “ jelas Andreas.

Pasal tersebut disebut secara praktis PNPS (Penetapan Presiden) 1965, namun dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a, kenapa ada (a), karena KUHP itu sudah ada pasal 156, KUHP tersebut ciptaan Belanda pada tahun 1918 di Den Haag.

Menurut Andreas, “ Pasal ini ditambahkan, jadi sampai sekarang sebetulnya kitab pidana yang kita pakai tetap buatan Belanda tapi ditambah-tambah terus, termasuk 156a, “ katanya.

Pasal tersebut sebenarnya tidak pernah dipakai saat pemerintahan Soekarno, ia hanya memberikan tanda tangan sebagai pengesahan, namun memasuki oktober 1965 saat peralihan kekuasaan, ketika Soeharto menjadi Presiden, pasal tersebut digunakan hanya beberapa kali yang pernah menimpa HB Jassin, editor Majalah Sastra.

“Majalah ini menerbitkan sebuah naskah Langit Makin Mendung dengan nama anonym, namanya Kipandjikusmin, naskah itu mengkritik soal agama, dia bikin marah dan dilaporkan ke polisi, HB Jassin, seorang sastrawan, adalah orang pertama yang diadili dengan pasal tersebut, namun dia dibebaskan, dia tidak terbukti bersalah, dia juga menolak untuk menyebutkan siapa nama sesungguhnya dari Kipandjikusmin tersebut, HB Jassin ini pemimpin redaksi dari majalah Sastra, “ terang Andreas.

Selain itu, kasus yang melanggar Undang-Undang pasal 156a juga terjadi pada Arswendo Atmowiloto dari tabloid monitor.

“Itu tabloid yang oplahnya hampir dua juta per minggu di jaman Soeharto, dia bikin polling yang kacau-kacauan tentang siapa orang yang paling populer di Indonesia, dan Nabi Muhammad, dalam polling yang kacau ini, menempati nomer empat, beberapa kalangan muslim marah dan berdemonstrasi, Arswendo dihukum 4.5 tahun penjara, “ terang Andreas.

Dengan demikian dari  tahun 1968 hingga Soeharto lengser kemudian digantikan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid serta Megawati, praktis pasal 156a ini tidak banyak dipakai.