KabariNews – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin, Andi Dulung mensosialisasikan program bantuan non tunai bagi rakyat miskin perkotaan di Indonesia kepada 109 peserta Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dari 29 provinsi di Indonesia. Sosialisasi berlangsung selama empat hari di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (09/02).
Program sosialisasi yang ditutup oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (12/02) ini sekaligus akan meresmikan E-warung Surabaya. Ini terfokus pada tiga sasaran, yakni Fakir Miskin Perkotaan, Fakir miskin Pedesaan, dan Fakir Miskin Pesisir-Perbatasan yang akan menerima bantuan non tunai.
Program bantuan non tunai berupa program PKH (Program Keluarga Harapan), Program Indonesia Pintar, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai-Tunai Subsidi). Sedangkan untuk program non tunai berupa program Rastra (Rakyat Sejahtera- Beras). Bantuan dengan sistem dan format baru Kemensos diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan keluarga sejahtera.
“Program ini beralih dari bantuan tunai ke bantuan non tunai yang dapat mengangkat masyarakat paling bawah dan dapat mengatasi kesenjangan sosial, itu harapan kita,” tutur Andi Dulung.
Andi mengatakan, berdasarkan data dari tiga semester, angka kemiskinan di Indonesia sudah mulai berkurang. Walaupun masih jauh dari jangkauan target. Tahun sekarang target sebesar 10,86%. Tahun 2019 target menjadi 7% sampai 8%. Penurunan angka kemiskinan nasional tergantung pada kalkulasi penurunan angka kemiskinan di daerah-daerah. Saat ini angka kemiskinan rata-rata di setiap daerah mencapai 20% diatas angka rata-rata nasional.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2016, jumlah penduduk miskin dihitung dari pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,76 juta atau 10,70%, berkurang sebesar 750.000 orang. Prosentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi 7,73% pada September tahun 2016. Demikian juga penduduk miskin di pedesaan turun menjadi 13,96%.
Bantuan-bantuan sosial non tunai dari pemerintah akan teraplikasi dalam satu kartu untuk penerima PKH melalui satu kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga sebagai kartu multifungsi. KKS memiliki fitur elektronik dan tabungan yang berfungsi sebagai kartu perbankan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif “Laku Pandai” atau Layanan Keuangan Digital (LKD) dan digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial.
“ATM KKS menjadi media bersama penyaluran berbagai program bantuan sosial secara non tunai yang dimiliki berbagai kementerian. Seperti bantuan sosial PKH dan bantuan sosial pangan dari Kementerian Sosial, LPG 3 kg dan listrik dari Kementerian ESDM dapat diintregrasikan penyalurannya melalui ATM KKS,” kata Andi.
Sistem ini, lanjut Andi, telah terintregrasi dengan sistem tabungan. Dalam satu KKS dapat digunakan untuk penarikan uang tunai bantuan sosial PKH dan transaksi pembelian barang bantuan pangan, dan seterusnya untuk digunakan pembelian LPG 3 kg dan lain-lainnya.
Sebanyak 3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tahun 2017 akan menerima bantuan sosial non tunai. Penerima PKH tersebut, merupakan perluasan dari 1,25 juta yang sudah menerima KPM pada tahun 2016 menjadi 3 juta KPM PKH.
Kemensos nantinya tidak hanya memberikan bantuan sosial saja, namun juga memberdayakan kepada keluarga penerima maanfaat dengan program E-warung. Dimana, setiap E-warung yang dibentuk dari 10 KPM dapat memfasilitasi kebutuhan bagi para penerima KPM lainnya.
“Saat ini APBN kita tersedia 2.500 untuk E-warung, yang 500 berada di Kabupaten/Kota, yang 2000 diberada di tingkat kabupaten.Tahun ini saja warung yang berada di 51 daerah atau di 45 kota, warung kita sangat kurang,” ungkap Andi.
Warung yang terkonsep dan diperuntukan bagi kaum miskin ini, nantinya akan bersinergi dengan agen-agen bank yang diperkirakan mencapai 700 lebih agen bank yang tersedia.
Ada beberapa pencapaian tujuan, kata Andi. Pencapaian bantuan sosial dan pencapaian pemberdayaan fakir miskin.
Ditanya soal realisasi program KKS untuk wilayah Indonesia Timur, Andi menjawab. “Kita akan lakukan bertahap dan kita akan melakukan transformasi target dahulu,” katanya.
“Kita mengusulkan, mudah-mudahan di tahun 2018 bisa. Kita akan usulkan pemberian besaran bantuan berdasarkan indeks kemahalan harga. Untuk sementara ini di seluruh Indonesia masih sama,” ucap Andi.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya di acara penutupan Sosialisasi Program Penaganan Fakir Miskin Perkotaan mengatakan, Presiden telah memberikan arahan agar program bantuan pangan untuk dimaksimalkan pada tahun 2017. Bantuan pangan adalah konversi subsidi pangan yang sudah tersusun hingga tahun 2019.
Batuan pangan merupakan konversi raskin (bantuan beras miskin) ke rastra (bantuan beras sejahtera). Pada tahun 2017 akan disasar sebanyak 1,4 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp 1,6 triliun. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima sebesar Rp 110 ribu per bulan melalui KKS.
Lanjut Khofifah, bantuan akan terakumulasi pada kartu KKS dan tidak akan habis. Karena saat peserta KPM menarik uangnya atau bertransaksi di ATM dengan menggunakan KKS tidak dikenakan biaya apapun oleh pihak bank. Bahkan dalam penerbitan KKS, pihak bank tidak memungut biaya, artinya bebas dari segala biaya administrasi karena semua dana diambil dari APBN.
“Uang ini tidak bisa diambil tunai jika dibelikan bahan pangan. Bahkan sisanya akan terakumulasi dengan bantuan-bantuan lainnya. Tidak hangus, tapi tidak bisa diambil tunai,” kata Khofifah. (Kabari 1003/foto & video : 1003)
