KabariNews – Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ahok, yang juga salah satu kandidat untuk masa pemerintahan selanjutnya, telah didakwa atas kasus penistaan agama dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Kasus inilah yang menjadi penyebab dari berlangsungnya unjuk rasa selama beberapa pekan, namun banyak aktivis HAM mengatakan bahwa Ahok tidak bersalah, bahwa aksinya tersebut berlandaskan politik.

Hukuman itu dijatuhkan secara mengejutkan setelah jaksa alih-alih menuntut masa percobaan karena tidak adanya bukti bahwa Gubernur Ahok menghina Al-Quran. Meski demikian, panel lima hakim memutuskan bahwa Ahok memang melakukan tindakan tersebut saat beliau mempertanyakan kebenaran penggunaan dari sebuah ayat Al-Quran yang membahas masalah pemimpin non-muslim.

Ahok telah dinyatakan kalah pada pilkada putaran kedua di bulan April lalu dan dipenjarakan dengan segera. Wakil Gubernur Djarot akan mengambil alih posisinya untuk masa pemerintahan yang tersisa sebelum digantikan oleh Anies Baswedan yang akan dilantik sebagai gubernur pada bulan Oktober mendatang.

Pendukung Ahok kecewa dan meragukan jika keputusan hakim tidak memiliki pengaruh dari faktor lain setelah melihat terjadinya unjuk rasa yang berlangsung berbulan-bulan dan kemungkinan adanya pemberontakan. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo telah menghimbau masyarakat untuk menerima keputusan pengadilan.

“Menurut saya hukuman itu dijatuhkan karena tekanan publik dalam politik, ketimbang berlandaskan hukum,” ucap Greg Fealy, analis politik yang berspesialis dalam Politik Indonesia.

Mengenai apakah pernyataan Ahok dipahami di luar konteks, anggota peneliti di Pusat Penelitian Asia di Perth Ian Wilson menyatakan, “Terdapat isu pengeditan (terhadap pernyataan Ahok) namun di pihak Ahok ini adalah masalah pemilihan kata yang disayangkan dan beliau benar-benar memberi celah kepada para penentangnya yang saat itu tengah mencari sesuatu untuk membangun momentum untuk melakukan perlawanan terhadap beliau.”

Saat berdiskusi tentang adanya kemungkinan bahwa kepribadian Ahok yang kasar turut berperan dalam menghasilkan reaksi buruk yang beliau terima, Fealy berpendapat, “Ini seringkali beralih ke stereotip terhadap kaum Tionghoa. Terdapat banyak keluhan bahwa kaum Tionghoa secara ekonomi berdominasi di Indonesia, juga bahwa mereka tidak begitu menghormati kaum pribumi Indonesia. Maka dalam kasus Ahok, isu etnik, ras, serta agama juga telah berperan dalam soal gaya pribadi beliau,” ucap Fealy.

Indonesia merupakan satu dari 52 negara di seluruh dunia dengan hukum penistaan agama. 90% darinya adalah negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, 24% negara-negara Asia, 16% negara-negara Eropa, 29% negara-negara di Amerika, dan 8% negara-negara di Sub-Sahara Afrika.

Konstitusi negara Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia adalah negara sekuler, dan mencakup hak untuk berpendapat dan berkeagamaan secara bebas. Namun hukum penistaan agama yang diberlakukan sejak tahun 1969 membuat keadaan menjadi ilegal bagi seseorang untuk menjadi ateis atau memeluk agama selain enam agama yang secara resmi diakui negara tersebut. Hukum ini juga tidak mengizinkan adanya kecaman umum terhadap keenam agama tersebut— pasal inilah yang seringkali digunakan untuk melawan kaum minoritas termasuk Gubernur Ahok yang beragama Kristen. Melanggar hukum penistaan agama dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun dan sudah dilaporkan bahwa lebih dari seratus orang telah terdakwa sejak tahun 2005.

Karena kasus ini, tentu kaum agama dan etnis minoritas akan berpikir dua kali jika mereka ingin bergabung menjadi anggota kepemerintahan. Terlebih lagi, mereka akan mendapat lebih banyak lagi tekanan bahwa sebaiknya mereka lebih membatasi cara berekspresi mereka sehingga mereka tidak memberikan celah yang dapat orang-orang pergunaan untuk menyerang mereka secara politik dengan hukum penistaan agama tersebut. Hak mereka pun akan dinilai kurang terjamin dibanding beberapa bulan yang lalu yang mungkin dapat membaik seiring waktu.

Ahok sendiri telah diakui kinerja baiknya sebagai gubernur oleh 2/3 masyarakat Jakarta, bahkan setelah keluarnya pernyataan yang membuat beliau dijatuhi hukuman atas penistaan agama; sejumlah besar warga mengatakan bahwa Jakarta telah menjadi kota yang lebih baik dan memiliki prospek masa depan yang lebih optimis karena kinerja Ahok.

“Tapi dalam kasus ini meskipun masyarakat mengakui performanya yang bagus, banyak masyarakat menolak untuk memberikan suara mereka kembali oleh karena, menurut saya, soal agama dan, dalam taraf yang lebih kecil, faktor etnis,” jelas Fealy.

Sidang terhadap Ahok, yang beragama Kristen dan beretnis Tionghoa, telah disebut sebagai kasus pengujian atas toleransi keagamaan di Indonesia.