Kabari News – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyambut baik komitmen Presiden terpilih, Ir. Joko Widodo, untuk perlindungan dan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemerintahannya ke depan. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis yang dibacakan oleh Anies Baswedan dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang diselenggarakan oleh WALHI pada tanggal 14 Oktober 2014 yang lalu. Sedianya Presiden Terpilih Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan kunci pada konferensi tersebut, namun harus membatalkan kehadirannya di saat-saat terkahir karena satu sebab yang tidak disebutkan.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan,”WALHI menyambut baik komitmen Presiden terpilih Joko Widodo untuk mendorong perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Komitmen ini datang pada saat yang tepat ketika nusantara dan warga masyarakatnya mengalami bencana ekologis yang terus meningkat, baik frekuensi maupun intensitasnya, dari tahun ke tahun.”
Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam ini diselenggarakan oleh WALHI dalam rangka peringatan hari jadi WALHI ke-34 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Sebagai salah satu forum organisasi masyarakat sipil terbesar dan tertua di Indonesia, dan aktif melakukan advokasi lingkungan hidup di 28 propinsi di seluruh Indonesia, WALHI berkepentingan menyampaikan pesan dan usulan kepada pemerintahan ke depan untuk mendorong transformasi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumebrdaya alam.
“Selama 34 tahun secara terus menerus melakukan berbagai upaya mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih progresif, WALHI menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara yang mewakili kepentingan rakyat banyak, dan bukannya negara yang mewakili kepentingan segelintir kelompok (elit) dan korporasi skala besar, baik domestik maupun multinasional. Rakyat kebanyakan sudah terlalu lama termarjinalkan haknya untuk mendapatkan air dan udara yang bersih dan bebas pencemaran, serta dirampasnya jaminan untuk melakukan aktivitas penghidupan di atas tanah dan sumberdaya yang telah dilakukan secara turun temurun tanpa perlu merasa khawatir sewaktu-waktu diusir demi memberi jalan beroperasinya industri ekstraktif skala besar,” lanjut Abetnego.
Meski pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, WALHI juga memandang menafsirkan komitmen politik juga menjadi penting dan akan terus didorong. Belajar dari pemerintahan SBY selama 10 (sepuluh) tahun, yang akan menjalankan reformasi agrarian.
Faktanya yang terjadi adalah reformasi agraria versi SBY dan land reform ala SBY yang kemudian ditafsirkan melalui program PPAN (program pembaruan agraria nasional) dengan hanya membagi-bagi tanah, itupun hanya sebesar 291 hektar lahan kepada sekitar 5.141 keluarga petani, tanpa ada pembenahan struktural dan distribusi penguasaan kekayaan alam yang selama ini mengalami ketimpangan. Sehingga konflik agaria semakin menguat dibawah pemerintahan SBY-Boediono.
Serta komitmen SBY yang membentuk Satgas Mafia Kehutanan, pada faktanya di lapangan, kejahatan kehutanan tetap tidak bisa ditindak secara hukum misalnya dengan mencabut ijin konsesi perusahaan yang didapatkan dari praktek buruk, termasuk korupsi. Sehingga kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus berulang. WALHI menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintahan ke depan, untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kelestarian dalam pengelolaan lignkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia. (1009)
Untuk Share Artikel ini , Klik www.KabariNews.com/?72031
Mohon beri Komentar di Bawah Artikel ini. Terima kasih
______________________________________________________
Supported by :
