1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menaikan status
Gunung Lokon di Sulawesi Utara menjadi AWAS sejak Minggu (10/7) malam. BNPB
meminta agar seluruh warga untuk tetap waspada dan tidak masuk kedalam radius 3,5
kilometer dari Kawah Tompaluan. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Data dan
Informasi BNPB, Sutopo P. Nugroho,
ancaman bahaya yang saat ini dapat terjadi adalah munculnya letusan
magmatic yang diserta semburan abu tebal beserta lontaran material pijar yang
dengan atau tanpa diikuti oleh awan panas.
2. Tiga orang penyandang cacat (tunadaksa) melaporkan Maskapai
Penerbangan Lion Air ke Komnas HAM karena kecewa atas pelakuan Lion Air. Rina
Prasarani, Tianti Ekowati dan Subiyo melaporkan maskapai penerbangan tersebut
karena mendapat diskriminasi dari Lion Air yang menggolongkan mereka sebagai
orang sakit sehingga mereka dipersyaratkan secara paksa untuk menandatangani
surat pernyataan dengan formulir yang telah disediakan dan disodorkan petugas
Lion Air. Menurut ketiganya, salah satu isi pernyataan tersebut mengisyarakatkan
bahwa Lion Air tidak bertanggungjawab bila suatu ketika terjadi kecelakaan dalam penerbangan Lion Air, Senin (11/7).
3. Prita Mulyasari dinyatakan bersalah dan divonis enam bulan
penjara oleh Mahkamah Agung dengan masa percobaan satu tahun. Vonis tersebut
terkait kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni International di jaringan
internet beberapa tahun lalu yang bermula dari kekecewaan Prita terhadap
pelayanan RS Omni International.
4. Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Kota Jambi
mencapai Rp 15.000 per liter, akibatnya antrian panjang kendaraan yang akan mendapatkan
BBM di sejumlah setra pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak terelakkan. Bahkan panjang antrian ini ada yang mencapai lebih dari satu
kilometer. Kondisi kenaikan harga dan tingginya konsumsi BBM ini diperkirakan akibat terbakarnya Gardu Induk PLTG Payo Selincah pada Jumat (8/7),
yang diikuti dengan pemadaman arus listrik di beberapa wilayah Kota Jambi.
5. Ketua Mahkamah Agung, Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk
diperiksa terkait kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi. “Saya
siap diperiksa, tidak perlu izin Presiden,” tegas Mahfud di Istana Negara,
Senin (11/7).
6. Dari 34 ribu rekening liar, Kementerian Keuangan
telah menutup sekitar 6.900 rekening liar senilai Rp 7 triliun dan menyerahkan
sepenuhnya dana tersebut ke kas negara. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan, Sony Loho, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin
(11/7).
7. Pihak kepolisian mengaku telah mengetahui posisi tersangka
kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang yang juga merupakan
mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang saat ini berada di
luar negeri. Hal ini disampaikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal
(Kabareskrim) Mabes Polri, Irjen Pol Sutarman. Namun demikian, kabar yang
mengatakan bahwa Nazaruddin telah tertangkap dibantah Kadiv Humas Mabes Polri,
Irjen Pol Anton Bahrul Alam, yang mengatakan bahwa pihaknya belum menangkap
Nazaruddin.
8. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat tergantikan, meski rezim pemerintahan terus berganti. Ini disampaikan Presiden saat menghadiri Simposium Intersional tentang Negara Demokrasi Konstitusional di Istana Negara, Jakarta. “Di dalam Konstitusi Indonesia, gagasan demokrasi tidak pernah tergantikan, walaupun konstitusi dan rezim pemerintahan telah beberapa kali mengalami perubahan,” kata Presiden, Senin (11/7).
9. Pemerintah akan melakukan pengkajian terhadap subsidi negara untuk bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini dinilai sudah terlalu besar. “Presiden akan mengambil sebuah keputusan terhadap apa yang terjadi sekarang ini dan akan mengkaji harga minyak global dan juga kondisi lifting minyak kita sekarang ini,” kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pusat Erwin Aksa kepada wartawan usai audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Senin (11/7) sore.
10. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Partai Demokrat ingin mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, dapat segera ditemukan dan dibawa kembali ke Tanah Air untuk menjalani proses hukum. Hal ini disampaikan SBY dihadapan para wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (11/7) malam. “Dengan demikian, proses hukum dapat dilaksanakan. Proses ini mesti ditegakkan secara transparan dan akuntabel sehingga rakyat bisa mengikuti proses yang terjadi. Hal ini sangat penting agar dalam situasi seperti ini, tidak ada pihak yang berusaha memancing di air keruh,” ucap SBY.
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?37015
Untuk melihat artikel Top 10 Berita lainnya, Klik di sini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
__________________________________________________
Supported by :
