KabariNews – Memasuki integrasi ekonomi periode 2016-2025, pertemuan dengan negara anggota ASEAN semakin intensif. Hal ini dilakukan guna menuntaskan berbagai agenda kerja sama integrasi baik dalam lingkup internal ASEAN maupun dengan eksternal. Integrasi eksternal ini dilakukan dengan negara mitra dagang Free Trade Area (FTA) seperti Jepang, China, Korea, India, Australia dan Hong Kong, serta negara mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Pertemuan para Pejabat Ekonomi Senior ASEAN (Senior Economic Officials’ Meeting/SEOM) tahun 2018 ini berlangsung pada 21—24 Maret di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini merupakan konsultasi dengan negara mitra untuk memperkuat kemitraan perdagangan di bidang barang, jasa, investasi, dan peningkatan kapasitas.

Dalam forum konsultasi dengan Pejabat Ekonomi Senior China, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, selaku Ketua SEOM Indonesia menekankan perlunya suatu mekanisme untuk mengukur implementasi inisiatif peningkatan kapasitas dalam skema Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA).

ACFTA membuka kesempatan kerja sama ekonomi dan teknis dengan ASEAN di berbagai bidang. “Untuk itu, negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, diharapkan dapat memanfaatkan berbagai kerja sama yang ditawarkan,” kata Iman.
Pada pertemuan konsultasi dengan Hong Kong, seluruh pihak menyampaikan kembali komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai bidang. Seluruh pihak juga berkomitmen menyelesaikan proses domestik untuk menyelesaikan ratifikasinya agar Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong (AHKFTA) dan Perjanjian Investasi ASEAN-Hong Kong (AHKIA) yang telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT ASEAN tahun lalu dapat diimplementasikan pada bulan Januari 2019.

Sebelumnya, Indonesia juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan Hong Kong untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua pihak dalam skema AHKFTA, khususnya di bidang fasilitasi perdagangan dan peningkatan kapasitas.
Sementara dengan Jepang, dibahas implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/AJCEP). Indonesia juga menyampaikan bahwa komitmen AJCEP dalam bidang perdagangan barang, yang sempat tertunda selama tujuh tahun, telah diimplementasikan Indonesia per 1 Maret 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk.

“Jepang dan negara ASEAN lainnya menyambut baik upaya Pemerintah Indonesia dalam implementasi perjanjian AJCEP terkait dengan perdagangan barang, melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2018. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk merambah pasar Jepang melalui pemanfaatan tarif preferensi dan berbagai kemudahan yang telah diatur dalam skema ini,” ujar Iman.

Selain melakukan pertemuan dengan negara mitra dari kawasan Asia Timur, ASEAN juga melangsungkan pertemuan konsultasi dengan AS dan Kanada. AS, yang selalu menekankan perdagangan yang adil (fair trade), tetap berpandangan bahwa ASEAN adalah mitra pentingnya. AS berkomitmen untuk berdialog dan meningkatkan kerja sama dengan negara ASEAN. AS juga mengusulkan area kerja sama baru pada pertemuan SEOM-AS yang akan datang.

Negara anggota ASEAN juga menyoroti kebijakan AS mengenai kenaikan tarif bea masuk produk baja dan aluminium yang diproklamirkan Presiden Trump awal bulan Maret 2018. Indonesia secara khusus menyampaikan harapannya agar masuk dalam kelompok negara yang mendapat pengecualiaan atas kebijakan yang telah diterapkan secara temporer tersebut.

Solusi atas Kebijakan Besi dan Baja China
Dalam kesempatan konsultasi ini, Indonesia dan negara anggota ASEAN menyoroti isu terkait kebijakan industri besi dan baja yang diberlakukan Pemerintah China dan AS. Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN menekankan untuk segera menyelesaikan isu produk besi dan baja murah dari China yang membanjiri pasar negara-negara anggota ASEAN.
Pemerintah China menerapkan kebijakan penetapan bea ekspor terhadap baja bernilai tambah rendah, dan memberikan pemotongan pajak (tax rabate) terhadap ekspor baja bernilai tambah tinggi. Namun, kebijakan ini dicurigai telah disalahgunakan oleh eksportir baja China dengan mengalihkan kode HS baja. Kode HS baja karbon yang bernilai tambah rendah diduga diubah menjadi baja paduan yang bernilai tambah tinggi guna menghindari pajak ekspor. Praktik perdagangan tidak sehat ini telah berlangsung tanpa pengawasan yang ketat dari Pemerintah China dan mengakibatkan industri baja domestik ASEAN, termasuk Indonesia, mengalami kerugian dan kesulitan dalam meningkatkan kapasitas produksi.

Solusi konkret atas permasalahan ini diharapkan dapat dicapai pada pertemuan dialog antara asosiasi besi dan baja ASEAN dan China. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2018 mendatang di Xian, China dan akan dihadiri perwakilan dari Pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China.

“Indonesia telah menyuarakan kembali pentingnya penyelesaian isu ini melalui dialog antara asosiasi dari ASEAN dan China bersama-sama dengan dengan perwakilan pemerintah dari kedua belah pihak. Indonesia juga meminta agar pihak perwakilan dari Pemerintah China yang hadir dalam dialog tersebut adalah wakil yang tepat dan memiliki kewenangan untuk memberikan solusi dan rekomendasi praktis guna penyelesaian isu besi dan baja ini, “ ujar Iman.