KabariNews – Dalam negosiasi final perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang berlangsung minggu ini di Maui, Hawaii, menteri perdagangan dari Amerika Serikat (AS) dan 11 negara di kawasan Pasifik dilaporkan hampir menyepakati bagian mengenai monopoli untuk produk kesehatan biologis, yang akan menghambat akses terhadap kemajuan medis terbaru bagi jutaan orang di dunia.
Obat biologis adalah produk medis yang mencakup banyak hal, mulai dari vaksin hingga obat-obatan kanker dan multiple sclerosis. Jika eksklusivitas data tertera dalam perjanjian TPP, badan pemerintah yang berwenang meregulasi obat-obatan akan kesulitan menggunakan data uji klinis yang diperlukan untuk meloloskan produk obat biologis generik, bahkan setelah masa paten berakhir. Atas permintaan industri farmasi AS, pemerintah AS semula menginginkan masa eksklusivitas data selama 12 tahun untuk obat-obatan biologis. Laporan terbaru dari negosiasi TPP mengindikasikan AS kini menawarkan kompromi yakni delapan tahun.
Tawaran delapan tahun ini bukan sesuatu yang baru. Gedung Putih telah meminta Kongres AS untuk mengubah periode eksklusivitas data dalam undang-undang AS dari 12 tahun menjadi tujuh tahun untuk mengurangi pembelanjaan kesehatan. Masa delapan tahun ini sesuai dengan undang-undang internasional, ada studi yang menunjukkan bahwa eksklusivitas data delapan tahun tidak diperlukan untuk mendorong inovasi obat-obatan biologis.
Judit Rius Sanjuan, Penasihat Kebijakan dan Manajer ‘Access Campaign’ MSF dari Hawaii mengatakan dalam siaran persnya, Kamis, (29/7), eksklusivitas data selama delapan tahun adalah waktu yang terlalu panjang, ini bisa menghambat kompetisi generik yang dapat menurunkan harga vaksin dan obat-obatan biologis yang menyelamatkan nyawa.
“Perusahaan farmasi sudah mendapat perlindungan monopoli, yang lebih kuat dibandingkan industri lainnya. Memberikan perpanjangan monopoli dan peraturan eksklusivitas data tambahan hanya akan menunda kompetisi generik dan menjadikan obat-obatan di luar jangkauan jutaan orang di dunia, termasuk layanan medis kemanusiaan MSF. Perwakilan pemerintah yang bertemu minggu ini di Hawaii memiliki kewajiban untuk melindungi akses terhadap obat-obatan terjangkau.” tuturnya. (1009)
Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/78878
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
______________________________________________________
Supported by :
