KabariNews, Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Yohana Yambise dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hari ini memberikan keynote speech dalam acara Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Ekonomic Inckusievenees.

Menteri Yohana Yembise

Seminar ini merupakan bagian program kelompok Bank Dunia Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional 2018 (AMS 2018). Selain itu, seminar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk membahas, bertukar pandangan, dan pengalaman tentang manfaat ekonomi bagi pemberdayaan perempuan.

“Kondisi perempuan di Indonesia, saat ini telah mengalami kemajuan. Banyak upaya yang telah dilakukan, namun data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan, di bandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan,” tutur Yohana Yambise saat memberikan paparannya di Hotel Sheraton Surabaya, Selasa (02/04).

Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Pembangunan Gender (GDI) Indonesia adalah 92,6, sedangkan GDI dunia rata-rata 93,8. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi ke-enam dari semua negara ASEAN.

Pemerintah Indonesia menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender, dengan rata-rata GEI Indonesia selama tahun 2010 hingga tahun 2016 sebesar 70,10.

“Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender sejak itu terus meningkat setiap tahunnya, namun fakta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada,” ungkap Menteri.

Perempuan kelahiran Manokwari, 1 Oktober 1958 kemudian menjelaskan salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, adalah pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Masih banyak perempuan kata Menteri, yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP dan hanya memiliki sertifikat sekolah dasar.

“Kondisi ini, menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan yang masih jauh di bawah lai-laki,” kata Menteri kembali.

Menurut data Sakernas (Survey Ketenagakerjaan Nasional-red) pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Ketenagakerjaan perempuan adalah 50 atau lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83.

Alumnus Universitas Cenderawasih Papua ini lebih jauh menjelaskan, dari jumlah total tenaga kerja, perempuan umumnya di sektor informal dengan persentase terbesar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 28 persen, diikuti oleh sektor perdagangan skala besar dan kecil sebesar 23 persen.

Sedangkan menurut data Sakernas pada tahun 2016, menunjukkan meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama, namun upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan laki-laki.

“Perempuan yang bekerja di sektor informasi masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya terbatasnya akses sumber daya keuangan dan modal,” tuturnya.

Kemudian lanjut Menteri, akses untuk mendapat informasi tentang produk atau pasar, dan akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas produk.

Padahal menurutnya, peran perempuan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang besar. Dan berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014 dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia, hampir 70 persen dikelola oleh perempuan.

“Untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi, Kementerian PPPA telah mengembangkan kebijakan Industri Rumahan (IR) yang dilakukan oleh kelompok perempuan, informal, dan memiliki modal kecil,” ungkapnya.

Skala kelompok usaha ini masih perlu diberdayakan lagi, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016 dan telah menyentuh lebih dari 3.000 industri rumah tangga perempuan di 21 Kabupaten.

“Mereka telah menerima fasilitas seperti, pelatihan teknis dan bantuan peralatan produksi,” tutur Menteri kembali.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2018, sejumlah pelaku IR mengaku telah memperoleh banyak manfaat karena dapat meningkatkan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga,

Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender kembali Menteri menjelaskan, adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan (HeforShe). Dan Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu program prioritas Kemen PPPA.