1. Dunia politik Tanah Air kembali ramai usai penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya diduga terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP. Dalam keterangan pers nya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan Setya terlibat mulai dari perencanaan, pembahasan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun dan pagu anggaran Rp 5,9 triliun. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Setya membantah telah terlibat, namun dirinya menyatakan menghargai proses hukum yang berlaku.
  2. Pemerintah Indonesia telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni sebuah organisasi Islam yang ingin membangun sebuah kekhalifahan global. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memaparkan tiga hal alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan cirri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Indonesia.
  3. Pemerintah Indonesia menutup aplikasi berkirim pesan Telegram karena menilai banyak disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah ke terorisme. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemblokiran dilakukan karena banyak saluran dalam aplikasi yang digunakan untuk merekrut warga Indonesia ke dalam kelompok-kelompok militant untuk menyebarkan kebencian dan teknik melakukan serangan, termasuk pembuatan bom. Akses yang ditutup yakni layanan versi situs website, sementara untuk versi aplikasi, Telegram masih bisa digunakan dengan bebas.
  4. Prestasi membanggakan kembali di torehkan putra bangsa melalui kompetisi robotik internasional, First Global Challenge 2017 yang diadakan di Washington DC. Mereka adalah Tim Madrasah Aliyah Techno Natura yang berhasil meraih medali perak untuk kategori ‘Inovasi Teknik Terbaik’ mengalahkan tim robotik dari 160 negara. Mengangkat tema kerja sama internasional guna memecahkan krisis air bersih, robot rancangan ditugaskan mengumpulkan, mengangkut dan meletakkan bola-bola (lambang air bersih) ke tujuan. Tim robot Indonesia berkompetisi melawan robot-robot milik tim negara dalam enam ronde selama dua hari.
  5. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak atau lebih dikenal perppu kebiri dianggap cukup efektif menekan angka kekerasan terhadap anak, hal ini disampaikan Komisioner Komisi perlindungan. Selama tiga tahun terakhir Komisi Perlindungan (KPAI) mencatat angka kekerasan terhadap anak menurun. Pada 2014 kasus kekerasan pada anak mencapai 10.132, pada 2015 menurun menjadi 8.618, dan setelah Perppu disahkan menurun lagi jadi 5.419 pada 2016.
  6. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas komitmen Amerika untuk tidak memusuhi Islam dan bekerjasama dengan negara-negara Muslim untuk memerangi terorisme. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden saat bertemu dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT G20 di Hamburg, Jerman. Dalam pertemuan terbuka itu Presiden Jokowi menyampaikan pandangan kepada Presiden Trump tentang situasi global, khususnya penanganan terorisme. Diharapkan pertemuan ini bisa meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen, penghentian aliran dana, pemberdayaan masyarakat moderat dan penyebaran kontra narasi.
  7. Penerbitan Perppu pembubaran ormas menimbulkan polemik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak keras perppu tentang pembubaran ormas karena ada beberapa prinsip telah dilanggar oleh negara terkait penerbitan perppu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas anti Pancasila. Perppu ormas dianggap dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi dan mengancam hak asasi manusia. Sementara sikap DPR terbelah menanggapi terbitnya perppu. Enam partai pendukung pemerintah, PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, PKB dan Hanura mendukung kebijakan itu. Sedangkan empat partai lainnya menolak memberlakukan perppu, yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.
  8. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila untuk mengundurkan diri. “Kalau ada yang terlibat dengan elemen yang berseberangan dengan ideologi selain Pancasila, silakan mengundurkan diri saja dari PNS” kata Tjahjo. Mendagri menegaskan PNS harus aktif mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal IKa dan NKRI.
  9. Deklarasi anti radikalisme dan terorisme digelar perguruan tinggi se-Jawa Timur. Deklarasi ini dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jatim, dihadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir serta perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Deklarasi dilakukan sebagai bentuk kesetiaan dan tekad civitas akademik dari berbagai perguruan tinggi, untuk mempertahankan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Deklarasi ini mendapat dukungan dari mahasiswa di Jawa Timur yang menolak kampus dijadikan tempat menabur benih kebencian, kekerasan, maupun terorisme.
  10. Pemerintah berencana memindahkan ibu kota di luar Jawa. Saat ini rencana pemindahan sedang dikaji Bappenas. Tujuan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung pada akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai pemisahan persiapan pada tahun 2018. Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindahkan dari Jakarta. Sementara pusat perekonomian tetap berada di Jakarta. Isu yang mencuat Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya dijadikan sebagai lokasi alternatif pemindahan ibu kota seperti yang pernah digagas Presiden pertama Ir. Soekarno. Namun pemerintah masih belum mengungkapkan kota apa saja yang sudah masuk ke rencana pemerintah karena masih dikaji.