KabariNews – Sesuai dengan keputusan pemerintah saat rapat terbatas Presiden dengan para Menteri Perekonomian pada 26 April tahun lalu yang merumuskan strategi nasional keuangan inklusif untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Perekonomian. Tindaklanjut tersebut tentang bantuan sosial (bansos) dan subsidi disalurkan non tunai dan menggunakan sistem perbankan. Hal ini, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan atau kontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital, dimaksudkan untuk mendukung perilaku yang produktif dan memperluas inklusif keuangan.

Pemerintah juga memutuskan dengan mengeluarkan kebijakan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bantuan sosial agar dapat terintregrasi dalam satu kartu. Dengan disalurkan secara non tunai untuk semua bantuan agar terkoordinasi oleh Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kebijakan pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI 46) yang bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Kemeterian ESDM serta Bulog dalam mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Perjanjian antara Kementerian Sosial dengan Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri serta BTN dalam rangka penyaluran bantuan pangan secara non tunai tahun 2017 sudah dilakukan, “ ucap Suprajarto, Wakil Direktur Utama BNI 46, saat realisasi program bantuan pangan kepada 2000 penerima manfaat di Gelora Bung Tomo Surabaya sekaligus sosialisasi program E-Warong, Minggu (12/02).

Suprajarto menjelaskan, untuk tahun 2017 sekitar 1,4 juta yang tersebar di 51 kota kabupaten akan menerima bantuan pangan non tunai melalui Himbara dengan menggunakan Kartu keluarga Sejahtera (KKS). KKS tak hanya memiliki fungsi sebagai kartu simpanan, juga berfunsi sebagai kartu E-Warong. Dimana, ini dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan, serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

“Dengan sistem ini bantuan akan langsung disalurkan melalui rekening tabungan dan hanya dapat digunakan sesuai kebutuhan setiap bulannya. Pelaksanaan bantuan non tunai ini dilakukan di seluruh akses Himbara yang didalamnya ada rumah pangan kita yaitu Bulog, termasuk E-warong serta seluruh jaringan agen-agen Himbara yang saat ini sudah ada lebih dari 16.000 agen yang tersebar di seluruh pelosok tanah air,” kata Suprajarto.

Suprajarto menuturkan, Bahwa BNI dan Himbara serta Bulog akan menyediakan barang-barang yang natura. Tahap awal untuk jenis barang terdiri dari beras dan gula. Untuk kali ini direalisasikan untuk dua bulan, nilainya Rp 220 ribu yang dapat dicairkan untuk dibelanjakan barang-barang natura.

Lanjut Suprajarto, pihaknya telah mengunjungi beberapa gudang Bulog. Dan tersedianya stok yang ada cukup untuk menjamin tersalurkannya bantuan pangan yang diharapkan oleh penerima, baik untuk saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang.

“Kalau BNI mendapat jatah Jawa, Bali dan Papua, jadi totalnya 1,4 juta orang. Untuk Jawa 1,1 juta dan sisanya untuk luar Jawa dan akan ditambah menjadi 1,7 juta penerima,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan BNI 46 Wilayah Surabaya, Risang Widoyoko saat diwawancarai oleh Kabari mengatakan, bantuan sosial (Bansos) untuk tahun ini sebanyak 110 ribu orang. Sedangkan tahun lalu sebanyak 58.000 orang penerima bansos dan dilakukan secara bertahap. Tahap ke tiga sudah dapat diselesaikan. Saat ini, tahap ke empat baru berjalan sekitar 13% untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dan yang saat ini baru pertamakali, penerima PKH juga sebagai penerima bantuan Rastra.

Realisasi Program Bantuan Pangan ini dihadiri Menteri Sosial, Khofiffah Indarparawangsa, Perwakilan dari Bulog, OJK, Kepala Dinas Sosial Provensi Jawa Timur, Pekot Surabaya, dari Bank Indonesia, dan sejumlah pelajar yang menerima beasiswa dari BNI 46. (Kabari 1003/foto & video : 1003)