1. Indonesia menempati peringkat 118 bersama empat negara lain di dunia dalam urusan transparansi dan bebas korupsi. Demikian dilaporkan Transparency International melalui penerbitan Coruption Perception Index (CPI) tahun 2012. Pada 2012, Indonesia mendapat skor yang sama dengan negara Madagaskar, Mesir, Ekuador, dan Republik Dominika. Sementara itu pada 2011, posisi Indonesia berada di peringkat 100 bersama dengan Tanzania, Suriname, Sao Tome & Principe, Mexico, Malawi, Madagascar, Gabon, Djibouti, Burkina Faso, Benin, dan Argentina.
  2. Untuk pertama kalinya di Indonesia menteri aktif mengundurkan diri karena tersangkut kasus hukum. Andi Mallarangeng yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengundurkan diri paska pencekalan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Sehubungan dengan pengumuman penetapan KPK tentang pencekalan saya kemarin (6/12) maka saya telah menghadap Bapak Presiden dan mengajukan pengunduran diri saya. Dan dengan pencekalan ini, saya tidak akan efektif menjalankan tugas,” kata Andi dalam jumpa pers di Kemenpora, Jakarta (7/12).
  3. Lagi, Demo buruh dari belasan serikat pekerja di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp 2,2 juta.  Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang telah digelar pada Rabu ( 5/12) lalu yang belum mendapat tanggapan gubernur. Pada aksinya kali ini para buruh akan menggelar aksi selama tiga hari ( 10-13 Desember) dan mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan.
  4. Ternyata bukan hanya rakyat biasa yang kerap mengeluh frustasi atas maraknya korupsi di Tanah Air, pasalnya pada peringatan puncak hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluhkan hal serupa. Dalam pidatonya presiden ‘curhat’ jika dirinya terkadang merasa frustasi, namun ia meminta jajarannya terutama yang bertanggungjawab dalam kasus pemberantasan korupsi agar tidak putus asa dan terus mengusut tuntas praktek korupsi yang marak di Indonesia. Presiden juga meminta kepada institusi penegak hukum agar lebih memperhatikan empat sektor penting negara terkait keuangan negara, yaitu penyusunan APBN dan APBD, pengadaan barang dan jasa, pengeluaran izin di daerah dan perpajakan.
  5. Pengaduan pelanggaran HAM  di Indonesia tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun lalu. Terbukti dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, saat ini pihaknya masih menerima sekitar 1.635 pengaduan masyarakat atas pelanggaran HAM. pelanggaran hak yang paling sering diadukan, yaitu hak atas kesejahteraan sebanyak 40 persen, hak memperoleh keadilan 40 persen, dan hak atas rasa aman sebanyak 10 persen.
  6. Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap 10 Desember diperinganti oleh sejumlah LBH bersama 19 organisasi mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil lainnya. Selain melakukan orasi, massa juga menggelar ‘upacara duka’ penegakan HAM di indonesia di depan Istana Merdeka. Aksi ini diikuti oleh sekitar 700 korban pelanggaran HAM, diantaranya korban pelanggaran HAM masa lalu, korban pelanggaran hak dan identitas, korban pelanggaran hak atas pendidikan, hak atas perumahan, pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan, juga para korban lumpur Lapindo dari Sidoarjo. Diakui Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta, gagasan dilaksanakan upacara duka ini untuk menunjukan realitas situasi penegakan di indonesia yang dinilai mati suri, sekaligus sebagai pengingat dan menuntut negara untuk bangkit dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemegang kewajiban perlindungan, pemenuhan dan kemajuan HAM.
  7. Dalam rangka menekan inflasi, Bank Indonesia berencana mengeluarkan mata uang rupiah baru dalam bentuk satuan Sen Rupiah. Rencana ini juga menjadi usulan untuk penyederhanaan mata uang (redonominasi) sekaligus menghindari penetapan harga dalam kelipatan besar di luar batas. Banyak analis menyatakan perlunya redonominasi merupakan salah satu cara untuk membuat rupiah lebih ‘bergengsi’ di mata dunia.  Rencana redonominasi ini akan memecah Rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol di belakangnya, misalnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1. Penyederhanaan ini membuat mata uang menjadi lebih kecil yang secara bersamaan juga dilakukan pada harga-harga barang, namun proses ini tidak akan mengubah daya beli masyarakat.
  8. Khawatir menjadi sasaran demonstrasi buruh yang mengarah ke tindakan anarkis, sekitar 80 perusahaan  di Medan dan sekitarnya memutuskan untuk menghentikan operasional produksi selama aksi buruh berlangsung. Ribuan buruh tergabung dalam beberapa serikat pekerja masih terus melakukan demonstrasi dengan memblokir jalan menuju kawasan industri hingga melakukan sweeping ke dalam wilayah pabrik.
  9. Jakarta akan semakin maju dengan dipasangnya fasilitas hotspot dan Wifi di sejumlah ruas jalan protokol. Jadi akses bebas internet tidak hanya ditawarkan atau dinikmati di berbagai tempat seperti gedung, kampus, restoran, hotel dan pusat perbelanjaan saja. Internet bisa diakses mereka yang melakukan perjalanan atau mobilitas. Disejumlah titik di Jakarta penyedian fasilitas internet ini sudah bisa diakses sejak September lalu. Fasilitas modern ini disediakan Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan warga DKI.
  10. Memastikan petugas di Pemprov DKI Jakarta bebas dari narkoba, Senin (10/12) Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan urine terhadap 350 anggota Satuan Polisi Pamongpraja (satpol PP) di Balai Kota DKI Jakarta.  Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk memastikan semua Satpol PP bebas dari narkoba. Sebelumnya aksi dadakan ini juga telah disetujui Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yan telah melakukan pertemuan dengan Kepala BNN pada November lalu. Tes narkoba rahasia ini tidak hanya dilakukan kepada anggota Satpol PP, tapi juga ke semua Satuan Kerja Perangkat DKI Jakarta.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?50839

Untuk melihat artikel Top 10 Berita lainnya, Klik di sini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

__________________________________________________

Supported by :