Jakarta, KabariNews.com – Setelah sebelumnya meminta keterangan Kepala
Satuan Satpol PP (non aktif) Harianto Badjoeri, Komnas HAM pada hari Jumat
(23/4) juga meminta keterangan dari pihak PT Pelindo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kasus insiden bentrokan warga dengan Satpol PP saat akan mengeksekusi makam Mbah Priok di kawasan Koja, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Nurkholis, selaku Komisioner Komnas HAM saat dikonfirmasi.

“Kita akan meminta BPN Jakarta Utara dan PT Pelindo mengenai insiden bentrokan di Makam Mbah Priok,” ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga mantan Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla, menegaskan bahwa TIM Investigasi Kemanusian PMI yang turun kelapangan pasca insiden bentrokan di Makam Mbah Priok akan memberikan rekomendasi agar pihak kepolisian dapat mengambil tindakan tegas serta menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku kerusuhan dan kekerasan saat itu.

Sanksi hukum tersebut harus diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah, baik itu dari pihak warga maupun Satpol PP yang melakukan kekerasan dan penganiyayaan sehingga menyebabkan jatuhnya korban tewas.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat berbincang-bincang bersama para wartawan usai melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?34809

Untuk

melihat Berita Indonesia / Utama lainnya, Klik

disini

Klik disini
untuk Forum Tanya Jawab

Mohon beri nilai dan komentar
di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :