KabariNews, Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin, mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instasional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, diangkat serta dijadikan program nasional.

Selain itu, perlu adanya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah harus diteruskan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.

Demikian antara lain yang oleh Menteri dalam acara pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/09).

“Inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instasional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional agar menjadi program nasional,” ujar Menteri.

Dikatakan lebih lanjut, saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional. Hal itu, sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik, Kebijakan itu antara lain, dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pembentukan Mal Pelayanan Publik.

Dari Top 99 Inovasi 2018, banyak juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional, Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yang pertama yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat.

Kemudian yang kedua, bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau EoDB dibutuhkan pelayanan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit.

“Salah satu terobosannya dengan Mal Pelayanan Publik,” katanya.

Inovasi terpilih terdiri dari 16 inovasi dari 11 Kementerian, 10 inovasi dari Lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara, Provensi menyumbangkan 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten ada 39 inovasi dari 32 pemerintah kabupaten, serta 16 inovasi dari 12 pemerintah kota. Dan penghargaan itu langsung diserah oleh Menteri Syafruddin.

Di kota pahlawan ini, MenPANRB juga memberikan penghargaan kepada 21 inovasi yang telah berpartisipasi dalam United Nations Publik Service Award (UNSPA) 2018. Salah satunya adalah inovasi program Pengendalian Malaria melalui Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.

Penghargaan juga diberikan kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah membantu pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018.

Pada kesempatan itu juga, mantan Wakapolri juga me-launching Internasional Publik Service (IPS), forum yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 November 2018 yang akan berlangsung di Jakarta. IPS merupakan forum wadah untuk berinteraksi bagi para pemangku kepentingan, pengelola, dan pengguna jasa pelayanan publik yang bertujuan untuk menciptakan, memperluas, dan menggerakan partisipasi publik.

Para inovator pelayanan publik akan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi yang telah mereka laksanakan.

“Dalam event internasional itu, kita dapat mempromosikan kemajuan pelayanan publik di Indonesia kepada dunia internasional,” pungkasnya.

Selain dihadiri oleh para pemimpin daerah, kepala instansi, dan para inovator, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan tamu undangan lainnya.

Sebelum penyerahan penghargaan, di tempat yang sama KemenPANRB menggelar Forum Replika Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia dan kabupaten/kota yang terpilih, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota terpilih serta para Kepala Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten kota yang terpilih.