Sepanjang sejarahnya, ID (kartu pengenal diri) dan/atau SIM dikeluarkan oleh Department of Motor Vehicle (DMV) oleh masing-masing State (negara bagian) sebagai bukti izin mengemudi dan kejelasan sebagai penduduk di negara bagian tersebut.
ID Nasional dalam bentuk apapun sejak lama dianggap secara administratif dan budaya politik, sangat tidak mudah direalisasikan di AS.
Namun ide tersebut kini mendapat perhatian banyak pihak sehubungan dengan rencana “reformasi imigrasi komprehensif” sebelum memasuki Capitol Hill sebagai lembaga legislatif yang menggodok segala RUU Federal.
Berdasarkan buku “Revolution: The Reagan Legacy” (1990) yang ditulis mantan penasehat kebijakan dalam negeri, Martin Anderson, ide ID nasional muncul pada tahun 1981, dalam sebuah rapat kabinet di era Presiden Ronald Reagan (Republican).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri James Watt mengecam keras ID nasional dengan menyebutnya “ciri-ciri kekejian,” yang dalam ungkapan kitab Injil digunakan untuk menyebut Setan.
Reagan membatalkan rencana tersebut dengan komentar tajam, bahwa “Mungkin bayi-bayi yang baru lahir pun seharusnya dicap dengan nomor identitas.”
Komentar Watt dan sindiran Reagan jelas mengungkapkan penolakan yang kuat terhadap ide ID nasional dalam budaya politik Amerika.
Usulan ID nasional kembali mencuat setelah peristiwa 11 September 2001 ketika pihak berwenang tertarik dengan ide tersebut, meski hal itu akhirnya tidak dapat dukungan kuat untuk dilaksanakan.
Bahkan “REAL ID Act of 2005” yang meminta negara-negara bagian untuk mengikuti standar pemerintah federal untuk SIM & ID berujung pada penolakan berpartisipasi di banyak negara bagian pada program tersebut, karena perhatian terbagi dalam masalah-masalah internal mereka sendiri.
Namun saat ini sejalan dengan rencana reformasi imigrasi, ide ID nasional dilontarkan kembali beberapa bulan lalu oleh Senator Charles Schumer (D-NY) dan Senator Lindsey Graham (R-SC).
ID nasional yang mereka maksud adalah sebuah kartu yang dipegang oleh semua pekerja resmi Amerika (orang-orang yang tinggal di AS, pemegang visa, dan warga negara). Kartu itu juga dilengkapi tanda pengenal “biometrik” seperti sidik jari atau rekaman pola pembuluh darah tangan.
“Setiap pengenal biometrik hanya akan disimpan di satu kartu, tidak ada database pemerintah yang akan menyimpan informasi semua orang,” tulis para senator di Washington Post edisi 19 Maret 2010 dalam menjawab kekhawatiran warga, bahwa “Big Brother” (negara) akan mengendalikan database identitas pemegang kartu.
Sementara itu, Presiden Obama kembali mendesak Kongres untuk mengambil tindakan dalam kaitan reformasi imigrasi tahun ini. Presiden mengatakan, bahwa mandeknya RUU Reformasi Imigrasi menciptakan kevakuman yang akan berujung pada semakin banyaknya negara bagian yang kontra-produktif dan bertindak sendiri seperti yang telah dilakukan negara bagian Arizona.
Meski demikian, rancangan reformasi yang diusulkan Senator Graham dan Senator Schumer merupakan satu-satunya RUU yang kongkret dan berhasil masuk ke Kongres.
Para penentang ide ini mempertanyakan bagaimana cara menghentikan orang asing lainnya yang akan masuk secara ilegal ke AS untuk mencari pekerjaan?
Berdasarkan pengalaman, imigran ilegal memiliki cara yang cukup sederhana dengan membeli kartu ‘nomor social security’ curian di pasar gelap dengan tujuan melamar kerja di AS.
Donald M. Kerwin, Jr, Wakil Presiden urusan programs dari “The Migration Policy Institute”, sebuah “Think Tank” yang independen & non partisan yang berpusat di Washington DC mengatakan, ID nasional berusaha meminimalisir penggunaan dokumen identitas orang lain, seperti yang selama ini terjadi.
Senator Graham, juga telah berusaha meyakinkan, bahwa ID nasional buat pekerja ini tidak akan memberikan perubahan besar dalam bagaimana orang-orang Amerika diidentifikasi dan dilacak oleh pemerintah federal.
Dalam komentarnya kepada The Wall Street Journal, Senator Graham mengatakan ini semata-mata akan merupakan versi “tahan banting” dari kartu Social Security.
“Kita semua memiliki kartu Social Security, kartu Social Security yang mudah dirusak (dipalsukan). Maka buatlah kartu yang lebih tahan banting. Itu maksud saya,” katanya kepada The Wall Street Journal.
Sementara pengacara dari Cato Institute, sebuah Think Tank lainnya mengkritik ide ini, “Tidak, Senator, bukan hanya itu maksud Anda, maksud Anda adalah bahwa semua warga negara yang lahir dan asli Amerika harus dikumpulkan di kantor-kantor Administrasi Sosial Security agar biometrik mereka bisa dikumpulkan di database pemerintah federal” tulis Jim Harper, salah seorang anggota Cato Institut pada situs resmi lembaganya.
Harper yakin ID nasional akan menempatkan negara ini di atas lereng yang licin menuju sistem identifikasi yang resmi yang diatur oleh sebuah birokrasi federal.
Harper juga berpendapat, bahwa ID nasional itu nanti akan mengarah sebagai alat transaksi, termasuk berpergian, melamar kerja, atau pergi ke dokter. Harper mendesak Graham dan Schumer untuk membuang rencana ID nasional dari rancangan perubahan keimigrasian mereka.
Sementara The American Civil Liberties Union (ACLU), sebuah Non Government Organisation (NGO) yang sangat berpengaruh dalam membela, mempertahankan dan menjaga hak-hak dan kebebasan individu, juga telah membuat pernyataan menentang rancangan ID nasional tersebut.
Anggota ACLU, Christopher Calabrese mengatakan, ID nasional selain sangat mahal untuk dilaksanakan juga akan menginjak-injak hak rakyat Amerika , hak pribadi dan kebebasan untuk mencari kerja.
“Tak terbayangkan jika kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam sebuah aspek yang paling mendasar dari kehidupan rakyat Amerika, yakni hak bekerja, akan bergantung pada persetujuan pemerintah,” ujar Calabrese.
Terlepas dari pro-kontra, memang ID nasional menjamin proses inditifikasi yang lebih akurat dan aman. Dan ini juga sesuai dengan rekomendasi inti dari Laporan Komisi bipartisan 9/11 yang terbit pada tahun 2004. Anggota Partai Republik yang terkenal, seperti Rudy Giuliani dan Mitt Romney mengatakan, mereka mendukung ID nasional bagi para imigran, sama seperti yang dilakukan di Inggris saat ini.
Apapun nasib dari usulan Schumer dan Graham, rakyat Amerika harus bisa memutuskan apakah hal itu memang “ciri-ciri kekejian” atau sesuatu yang tidak dapat dihindari dari kebutuhan baru dengan adanya pengawasan berteknologi canggih di tempat kerja dan di bandara. (sumber:new america media, April 2010)
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?34981
Untuk
melihat artikel imigrasi Amerika lainnya, Klik
di sini
di sini untuk Forum Tanya Jawab
Mohon
beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
______________________________________________________
Supported
by :
