Tiga
dekade setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelanggaran imigrasi yang tidak
dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak anak-anak mengakses pendidikan di sekolah umum, ternyata masih ada beberapa sekolah di Negara Bagian New York masih melakukan hal
tersebut.

The New
York Times melaporkan, bahwa satu dari lima sekolah
umum di New York
secara rutin masih mensyaratkan dokumen imigrasi resmi atau
menanyakannya langsung kepada orangtua yang tentu saja hanya dimiliki jika si
orangtua penduduk legal Amerika, saat mendaftarkan sekolah.

Meski
belum menemukan anak-anak yang ditolak karena karena tidak memiliki
dokumen imigrasi, organisasi hak-hak
sipil New York, The New York Civil Liberties Union, mengatakan indikasi diskriminasi
terhadap anak-anak imigran yang ingin sekolah, bukan cuma isu tapi nyata-nyata ada.

Selama
berbulan-bulan, organisasi tersebut telah mendorong Departemen Pendidikan Nasional
Amerika Serikat untuk menghentikan praktek-praktek seperti meminta nomor Social
Security, atau menuntut noncitizenmenunjukkan kartu “orang
asing,” dengan peringatan bahwa “jika kartu berakhir, maka tidak akan
diterima”. Bagi mereka,
ini merupakan “diskriminasi yang terang-terangan”.

Namun Departemen Pendidikan belum
melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini secara langsung. Sementara beberapa
negara lain termasuk Maryland, Nebraska, dan New
Jersey telah mengambil langkah-langkah dalam beberapa
tahun terakhir untuk menghentikan praktek serupa.

“Ini adalah tanggung jawab
masing-masing sekolah untuk memastikan bahwa mematuhi semua undang-undang dan
keputusan tentang pendaftaran sekolah,” kata Jonathan Burman, juru bicara Departemen Pendidikan Nasional, melalui surat
elektronik.

“Menurut
hukum pendidikan New York,
siapa saja yang dirugikan oleh tindakan atau keputusan sekolah yang diduga
melanggar hukum dapat mengajukan keberatan kepada Komisaris.” tulis Burman.


Udi Ofer, direktur advokasi
untuk Serikat Kebebasan Sipil, mengatakan kelompoknya heran dengan keengganan Departemen
untuk memantau sekolah. Bagi Ofer, tindakan pejabat ini “lebih bahaya”
daripada tindakan si sekolah sendiri. Ofer tak dapat membayangkan bagaimana jadinya
jika ini dibiarkan.

“Karena
kita sedang berhadapan dengan sebuah komunitas tak tercatat yang takut keluar
dari bayang-bayang,” katanya.

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?35221

Untuk melihat artikel Amerika / Education lainnya, Klik disini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :