1. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan, infeksi akibat virus Zika diperkirakan akan menyebar di Asia. Direktur WHO untuk keamanan kesehatan dan keadaan darurat, Li Alian mengatakan virus nyamuk (zika) telah terdeteksi di 70 negara di seluruh dunia, termasuk 19 negara di kawasan Asia Pasifik. Laporan WHO yang dirilis pada pertemuan regional tahunan di Manila (10/10) dikatakan bahwa virus itu sangat mungkin untuk lebih menyebar ke wilayah Asia, diantaranya Tiongkok, Jepang, Australia, sebagian besar negara-negara Asia Tenggara dan kepulauan Pasifik.
  2. Sekjen PBB Ban Ki Moon meminta masyarakat dunia untuk membantu Haiti yang saat ini tengah menghadapi krisis kemanusiaan paska badai Matthew yang menerjang wilayah tersebut. Sebanyak 1,4 juta orang membutuhkan bantuan darurat. Badai menewaskan ratusan orang di negara Karibia itu. Topan Matthew memporak porandakan wilayah tersebut, hampir semua rumah rata dengan tanah, bahkan Ki Mon mengatakan beberapa kota dan desa hampir hilang dari peta. Terkait bencana ini PBB mengajukan permohonan dana bantuan 120 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan di Haiti selama tiga bulan ke depan.
  3. Badai Matthew telah memporak porandakan sejumlah negara seperti Kolombia, Haiti dan Amerika Serikat. Hampir satu pekan setelah diterjang Badai Matthew, korban jiwa terus bertambah. Jumlah korban hingga saat ini mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Sementara di Amerika Serikat, dilaporkan koran jiwa mencapai 36 orang. North Carolina menjadi kawasan yang terakhir dihantam badai tersebut, mencatatkan 17 orang tewas, sementara 12 orang tewas lainnya berasal dari Florida dan tiga orang dari South Carolina, Georgia dan Virginia.  Gubernur North Carolina, Pat McCory akan terus mengupayakan segala cara untuk membantu warganya. Ia juga menghimbau kepada seluruh warga agar mengungsi ke tempat yang aman khususnya warga yang tinggal di bendungan Woodlake.
  4. Seperti Intruksi Presiden Joko Widodo, Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) untuk memberantas pungli (pungutan liar) di berbagai pelayanan masyarakat semakin digencarkan. Sasaran OPP adalah instasi yang memiliki tempat pelayanan masyarakat. Praktik pungli di Kementerian Perhubungan baru-baru ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT), enam orang yang diduga melakukan pungli termasuk sejumlah pejabat di Kemenhub diamankan dengan bukti uang puluhan juta rupiah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya terus mengembangkan kasus dugaan pungli terkait perizinan di Kemenhub, termasuk kemungkinan keterlibatan atasan dari para pegawai Kemenhub yang ditangkap.
  5. Pemerintah serius memberantas pungutan liar di pelayanan masyarakat, setelah meluncurkan operasi pemberantasan liar (OPP), Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Wiranto membentuk tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli). Presiden menginginkan Satgas Saber Pungli dapat langsung menjamah ke seluruh lapisan masyarakat yang dirugikan karena pungli. Satgas akan bertugas menyisiir ketumpangtindihan regulasi. Hasilnya, segala proses pengurusan menjadi praktis dan mudah sehingga tidak ada lagi peluang bagi pungli. Pemerintah juga sedang menyiapkan paket kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah praktik pungutan liar di instasi pelayanan publik.
  6. Kabarnya patung lilin Presiden ke 7 RI, Joko Widodo sebentar lagi akan ada di Museum Madame Tussauds di Hong Kong. Hal ini dibenarkan Kepala Sekretaris Presiden Darmansjah Djumala, yang mengatakan pihak museum tengah mengajukan perizinan pada pihak Istana untuk mengukur badan dan rincian lain dari tubuh Presiden Jokowi. Darmansjah mengatakan dipilihnya Jokowi untuk dibuatkan patung, berdasarkan hasil poling yang dilakukan museum Madem Tussauds. Presiden Jokowi menduduki posisi pertama atas pertanyaan poling ‘Untuk tahun 2016, siapakah tokoh dunia yang pantas dibuatkan patung lilin dan dipajang di museum?’. Presiden Jokowi akan jadi tokoh kedua dari Indonesia yang akan dipajang di Muesum Madame Tussauns, setelah Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.
  7. Pilkada serentak 2017 akan dilaksanakan di 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Terkait Pilkada, Kepolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pengamanan dalam proses Pilada serentak 2017 mendatang dapat terlaksana secara optimal, lebih dari 100 ribu pasukan disiapkan jelang Pilkada. Menko Polhukam, Wiranto juga telah mengintruksikan kepada seluruh kapolda se-Indonesia untuk melakukkan pengamanan pelaksanaan Pilkada 2017 secara maksimal.
  8. Pemerintah melalui Kemeterian Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan besar tarif cukai rokok untuk tahun 2017. Kenaikan cukai tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.010/2016. Dalam kebijakan baru ini, kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% untuk jenis tembakau sigaret putih mesin (SPM) dan terendah 0% untuk sigaret kretek tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata 10,54%. Selain kenaikan tariff, kenaikan harga jual ecer dengan rata-rata 12,26%. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi, hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Untuk kepentingan kesehatan, Kemenkeu melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik pada 2016.
  9. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait surat Al-Maidah Ayat 51 menjadi pro kontra dikalangan masyarakat. Ahok berusaha menyelesaikannya dengan  meminta permohonan maaf terkait pernyataannya yang dianggap menistakan agama Islam, namun sejumlah pihak menganggap permintaan maaf itu tidak menghapus proses hukum. Terkait pro kontra tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan Ahok telah melakukan penistaan agama dan ulama.
  10. RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang dikenal dengan Perppu Kebiri, telah disahkan menjadi UU oleh DPR pada Sidang Paripurna (12/10). Terkait disahkannya Perppu Kebiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan pemerintah akan segera membuat tiga peraturan pemerintah yang disusun bersama dengan Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM akan membuat peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya, yakni PP Rehabilitasi, PP hukuman kebiri dan PP pemasangan chips di tubuh pelaku. Yohana berharap, PP tersebut bisa segera diselesaikan, sehingga pemerintah bisa segera melakukan sosialisasi terhadap UU dan pelaksanaan PP dapat berjalan dengan baik.