1. Peringatan hari Sumpah Pemuda dinodai bentrok warga antarkampung di Kabupaten Lampung Selatan (27/10). Tawuran antar suku itu melibatkan warga Bali Nuraga, Kecamatan Way Panji, dengan Warfa Desa Agom, Kecamara Kalianda. Suasana semakin kisruh saat ribuan warga Desa Agom dan warga lainnya mendatangi wilayah Way Panji dengan senjata tajam. Aksi anarkis warga ini menyebabkan 3 orang tewas dan belasan luka-luka. Sekitar 2.000 personel diturunkan untuk mengamankan bentrok antar warga ini. Penjagaan juga dilakukan di kedua kampung untuk antisipasi terjadinya bentrok lagi.
  2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan putusan, sebanyak 16 partai politik dinyatakan lulus verifikasi administratif untuk bisa ikut serta dalam Pemili 2014. Sedangkan 18 partai dinyatakan tidak lolos. Hal ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Malik di Jakarta (28/10). Husni menjelaskan dasar putusan tersebut adalah Peraturan KPU No.7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan. Dijelaskan Husni, partai yang lolos akan dilakukan verifikasi faktua, yaitu pemeriksaan secara fisik sesuai undang-undang.
  3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengagendakan kegiatan Kirab Budaya Rakyat secara rutin. Pagelaran tersebut akan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sekaligus untuk peringatan hari Sumpah Pemuda. Menurut Gubernur DKI Jokowi peringatan tersebut sangat bermanfaar untuk generasi muda dan merupakan partisipasi masyarakat dalam memajukan kota Jakarta.  Jokowi berharap Kirab Budaya Rakyat menjadi karnaval yang diikuti oleh para muda mudi.
  4. Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menjadi target pengeboman oleh sekelompok orang yang diduga sebagai teroris. Hal ini terungkap setelah 11 orang terduga teroris berhasil dibekuk Densus 88 dibeberapa wilayah, Madiun, Solom Bogor, dan Jakarta. Kadiv Polri Brigjen Suhardi Alius menjelaskan selain Kedubes AS di Jakarta, kelompok terduga teroris juga berencana meledakan kantor Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Mako Brimob di Srondol, Solo dan Plaza 86 yang lokasinya persis di depan Kedubes Australia di Jakarta. Sejumlah bahan peledak ditemukan petugas di empat lokasi penyergapan, bukti ini menguatkan rencana peledakan tersebut.
  5. Buruh Kabupaten Mojokerto dan buruh Kota Mojokerto mengancam akan kembali menggelar aksi turun jalan dengan alasan usulan upah minimum kabupaten/kota 2012 tidak sesuai dengan permintaan buruh. Sebanyak 12 ribu buruh rencananya  kembali turun ke jalan dan mengancam akan memblokir jalur nasional di By Pass Mojokerto lebih lama dari aksi pekan lalu.
  6. Menjelang akhir Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rapor kinerja dari tiga Menko-nya yang membawahi bidang politik hukum dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan rakyat. Presiden ingin laporan implementasi semua program, anggaran dan intruksi Presiden dapat terlaksana agar bisa menjadi parameter pencapaian kinerja menteri, juga memudahkan Unit Kinerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dalam menyusun capaian kinerja 2012 pada awal 2013 mendatang.
  7. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan premium bersubsidi untuk kendaraan pribadi mulai Juli 2013. Aturan tersebut merupakan tahapan pembatasan penggunaan BBM subsidi sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 tentang pengendalian BBM. Selain itu, juga akan dikeluarkan aturan yang mengatur konsumen pengguna premium dan solar untuk mobil pribadi akan dikeluarkan mulai Januari 2013
  8. Sistem kerja alih daya atau outsourching akan segera dihapuskan, itulah janji Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Muhaimin menjelaskan, berdasarkan format Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, yaitu pekerjaan pokok atau pekerjaan inti tidak boleh dialihdayakan. Pekerja yang boleh dialihdayakan hanya ada lima jenis, yaitu keamanan, pelayanan kesehatan, transportasi, katering dan pekerjaan penunjang penambangan. Selain lima jenis pekerjaan tersebut, Muhaimin mengatakan outsourcing harus dihentikan dan menyesuaikan dengan sistem kerja langsung antara penerima kerja dan pemberi kerja.
  9. Provinsi Indonesia kini bertambah satu. Keputusan ini diresmikan pada sidang paripurna Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (25/10), yang menetapkan Kalimantan Utara menjadi provinsi ke 34 Indonesia. Provinsi baru Kalimantan Utara ini akan disebut dengan singkatan Kaltara. Kaltara merupakan daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Dijelaskan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, persetujuan provinsi baru tersebut karena Provinsi Kaltara layak dibentuk dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Otonom. Faktor lain yang mendorong pembentukan provinsi baru ini adalah karena Komisi II DPR punya pertimbangan lain, yakni melihat aspek geopolitik dan geografis.
  10. Pemerintah akan segera mengeluarkan surat edaran penolakan pejabat yang pernah tersangkut korupsi atau yang pernah bermasalah hukum kembali menjabat di pemerintahan. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, agar oknum pejabat ‘nakal’ tidak lagi berkeliaran di pemerintahan. Bahkan Gamawan menyarankan para oknum yang merasa pernah tersangkut masalah hukum untuk segera mengundurkan diri ketimbang harus diberhentikan secara tidak hormat.  Penolakan pejabat yang terjerat kasus korupsi merupakan peraturan baru, untuk itu Gamawan menjelaskan, dalam waktu dekat ini surat edaran peraturan penolakan akan segera dikirimkan sekeluruh provinsi di Indonesia.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?50079

Untuk melihat artikel Top 10 Berita lainnya, Klik di sini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

__________________________________________________

Supported by :