1. Presiden Joko Widodo mencanangkan program satu harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan barat dan timur Indonesia. Program tersebut dilakukan karena Presiden melihat ada kesenjangan harga bensin. Saat ini harga BBM di wilayah Indonesia paling timur itu mencapai 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Menyamakan harga BBM di Papua dan Papua Barat dengan wilayah lain tidaklah mudah dan merugikan negara. Namun Jokowi mengatakan, keseragaman harga BBM, bukanlah masalah untung rugi, tapi dengan adanya keseragaman harga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini disambut baik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Dengan penetapan satu harga, kata Lukas, maka orang Papua merasa jadi orang Indonesia. Mengenai pengawasannya, Presiden Jokowi telah meminta kepada Kapolda Papua, Panglima TNI untuk selalu melaporkan keadaan BBM satu harga.
  2. Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan di semua wilayah Indonesia, salah satu target yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pemerataan internet di seluruh wilayah Indonesia bisa dinikmati pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Kominfo dalam press briefing 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK. “Di 2019 nanti seluruh daerah sudah terhubung dengan internet broadband dengan kecepatan sama” katanya.
  3. Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 106 jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan paspor Filipina. Para WNI terdiri dari 28 laki-laki dan 78 wanita, berasal dari berbagai daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, DKI Jakarta dan Lampung. Setelah mendarat di Tanah Air, Para WNI akan diperiksa lebih lanjut oleh Bareskrim dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM demi memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Pemerintah menegaskan agar tindakan serupa tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.
  4. Kementerian Luar Negeri memperingatkan kejadian jemaah haji menggunakan paspor asing seperti yang belum lama ini terungkap menggunakan paspor Filipina, adalah yang terakhir kali. Dijelaskan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhamad Iqbal peringatan tersebut adalah yang terakhir kali, sebab jika nanti kejadian terulang lagi, tidak ada jaminan lepas dari jeratan hukum negara yang bersangkutan. Kementerian mengharapkan pesan tersebut sampai pada masyarakat terutama bagi mereka yang akan merencanakan atau sedang dalam proses, agar mengurungkan niatnya tersebut. Dia menyebutkan ada sanksi bagi pelanggar hukum kepemilikan dokumen negara secara ilegal di Filipina, yaitu penahanan selama dua tahun, denda, deportasi serta dimasukkan ke dalam catatan hitam oleh kantor imigrasi.
  5. Tanggal 20 Oktober, genap dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para menteri yang tersusun di Kabinet Kerja berkumpul di Istana Negara untuk melaporkan performa dan kinerja yang sudah dicapai. Menteri-menteri yang melaporkan kinerja mereka di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
  6. Demi Jakarta bebas banjir Pemprov DKI Jakarta tidak mau memusingkan segala protes terkait program normalisasi sungai. Banyaknya protes tidak lantas menghentikan langkah Pemprov DKI melaksanakan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir Ibu Kota. Normalisasi sungai merupakan program idealisme Pemprov DKI dalam mengatasi banjir. Pemprov menilai saat protes masyarakat dianggap wajar sebab manfaat normalisasi sungai baru bisa dinikmati masyarakat di kemudian hari.
  7. Presiden Joko Widodo meminta para gubernur berupaya memberantas pungutan liar (pungli). Presiden menganggap pungli adalah penyakit menahun yang sudah dianggap sebagai hal yang normal. Sebagai bagian dari reformasi hukum, Presiden membentuk Tim Sapu Lidi Bersih Pungli. Menko Polhukam ditunjuk memimpin satuan tugas tersebut. Upaya Jokowi membersihkan pungli terlihat ketika ia meninjau operasi tangkap tangan pungli di kantor Kementerian Perhubungan awal Oktober lalu.
  8. Lembaga PBB untuk anak-anak (Unicef) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi se-Asia Tenggara. Menurut data terakhir Unicef, sebanyak 84 persen anak-anak dari usia 12-14 tahun telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sekolah. Lebih dari setengah anak-anak sua 13-15 tahun menjadi korban penindasan (bullying) di sekolah, dan 26 persen anak-anak mengalami kekerasan fisik dalam keluarga. Unicef juga mencatat terdapat 100 anak perempuan menikah dini di bawah usai 18 tahun. Karena alasan tersebut Unicef bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial, Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk PLKSAI di setiap Kabupaten/kota se-Indonesia sebagai tempat pengaduan untuk kekerasan anak. PLKSAI sudah dibentuk di Solo, Makassar, Klaten, Tulungagung dan Gowa.
  9. Demi menciptakan kebersihan dan bebas penyakit di DKI Jakarta, Pemprov membuat program Gerakan Basmi Tikus di Ibu Kota. Seperti dikatakan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, warta yang menangkap tikus akan diberikan intensif Rp 20.000 per ekor. Dia menegaskan yang diincar adalah tikus got yang berukuran besar, yang nantinya bangkai tikus akan dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik. Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada warga bagaimana caranya menangkap tikus got yang meresahkan tersebut, namun dia menegaskan perburuan tidak boleh menggunakan senapan. Untuk tikus yang berhasil diburu, Djarot meminta kepada warga untuk menyerahkan ke pihak kelurahan setempat.
  10. Massa tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam Jawa  Barat mengancam menduduki Jakarta jika pihak terkait tak juga melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan penistaan agama. Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk turun dari jabatannya, jika Ahok tidak juga diperiksa. Desakan agar kepolisan segera memeriksa Ahok tidak ada kaitannya dengan pilkada DKI. Ribuan umat Islam di Kota Malang juga menggelar aksi serupa. Massa menamakan dirinya Gerakan Aswaja Malang Raya yang terdiri dari berbagai organisasi Islam di Malang, menuntut agar polisi menangkap Ahok yang dinilai sudah menistakan agama terkait pidatonya di depan masyarakat Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.