1. Pengadilan
    Negeri Jakarta Selatan hari ini akan memutar rekaman pembicaraan antara
    Gayus Halomoan Tambunan dengan pihak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia
    Hukum di sidang terdakwa Gayus hari ini, Senin (29/11/2010) di Pengadilan
    Negeri Jakarta Selatan.
  2. Komisi
    untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberi target
    kepada  Jaksa Agung baru Basrief
    Arief sampai pertengahan tahun untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan
    kasus pelanggaran HAM berat. Jika tidak, mereka akan menggugat secara
    perdata
  3. Rencananya,
    bintang film dewasa asal Jepang Miyabi akan datang ke Indonesia,
    Senin ini. Mendengar informasi tersebut, Front Pembela Islam (FPI)
    bereaksi dengan memantau bandara. “Seluruh bandara se-Indonesia akan
    kita pantau. Kita sudah mengerahkan tim investigasi di semua bandara.
    Pokoknya, kita menolak kedatangan Miyabi,” ujar Ketua DPD FPI DKI
    Jakarta Habib Salim Umar Alatas saat dikonfirmasi, Senin (29/11/2010).
  4. Ketua
    Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan persoalan benar tidaknya ada
    oknum MK yang diduga menerima suap akan diumumkan ke publik pada 8
    Desember mendatang. Saat ini, tim investigasi yang dibentuk telah mengusut
    kebenaran dugaan tersebut tengah bekerja secara rahasia.
  5. Bank Indonesia (BI) Yogyakarta
    akan memberikan keringanan bagi kredit macet (pemutihan) usaha kecil dan
    menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
    yang terkena dampak letusan Gunung Merapi.
  6. Sampai
    saat ini Gunung Bromo belum berhenti bergejolak. Senin (29/11/2010) letusan
    masih berlangsung.
  7. Gunung
    Anak Krakatau terus dipantau pasca-aktivitas yang kian meningkat.
    Peningkatan aktivitas gunung di selat Sunda ini dipicu gempa 5,5 Skala
    Richter (SR) yang melanda barat daya Krui, Lampung, awal November lalu.
  8. Dewan
    Perwakilan Daerah (DPD) secara bulat mendukung Gubernur Yogya ditetapkan
    dari Kesultanan Yogyakarta dalam rapat
    paripurna 3 September 2010 lalu. Rapat itu mengesahkan Hasil Pengawasan
    Komite I DPD terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
    Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  9. Presiden
    SBY menyatakan ada pihak yang sengaja menggulirkan isu bertemunya Anas
    Urbaningrum bersama jajaran Fraksi Partai Demokrat dengan Menneg BUMN
    Mustafa Abubakar. Isu itu digulirkan untuk memfitnah Demokrat agar
    citranya turun. “Partai demokrat difitnah mendapat keuntungan dari
    Krakatau Steel,” kata SBY.
  10. Sultan
    Hamengkubuwono X  mengaku tidak
    paham dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Saat ini
    sistem Pemda DIY sesuai dengan Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan
    pelaksanaannya, kata Sultan Hamengku Buwono (HB) X kepada pers di kantor
    Gubernur Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (27/11).

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?35996

Untuk

melihat artikel Top
10 Berita lainnya, Klik di sini

Klik

di sini untuk Forum Tanya
Jawab

Mohon
beri nilai dan komentar di
bawah artikel ini

____________________________________________________

Supported

by :