KabariNews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur memberikan apresiasi berupa penghargaan atas hasil kinerja instani pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2016 kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah regional II, yang berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Surabaya, Selasa (31/01). Setelah sebelumnya telah menyerahkan penghargaan LHE AKIP (Laporan Hasil Evaluasi-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang sama di wilayah regional I pada 25 Januari kemarin.
Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Menpan-RB, Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efesiensi birokrasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota khususnya di wilayah regional II. Karena memang, kata Menteri terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintahan masing-masing. E-budgeting merupakan program penganggaran kegiatan berbasis elektronik yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya mencegah program siluman dan mencegah penyimpangan anggaran pemerintah.
“E-budgeting dilaksanakan harus berdasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan sehingga mampu mencegah pemborosan, meningkatkan efektifitas dan efesiensi anggaran,” kata Asman.
Lanjut menteri, hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan pihaknya pada tahun 2016, menunjukan adanya peningkatan rata-rata poin nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2016, nilai evaluasi AKIP rata-rata adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya mencapai 46,92 poin. Walaupun ada peningkatan, namun rata-rata Kabupaten/Kota pada tahun 2016 poinnya masih dibawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C.
“Sebanyak 425 Kabupaten/Kota atau 83 persen dari total seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah regional II masih mendapat nilai dibawah B,” tutur Asman.
Asman menyebutkan ada 1 Kabupaten berpredikat A, 3 Kabupaten/Kota berperidikat BB, 31 berpredikat B, kemudian 61 Kabupaten/Kota berpredikat CC, 50 berpredikat C, dan satu Kabupaten/kota berpredikat D.
Yang disebut Asman, ada 1 Kabupaten yang meraih predikat A, adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi mencatat rekor setelah meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 dengan nilai predikat A. Ini merupakan pertama kali dan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih SAKIP A. Dan penghargaan hasil evaluasi SAKIP langsung diserahkan Asman kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
“SAKIP ini penting, karena yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya disini ada tranformasi. Jadi ini bukan sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
SAKIP merupakan sistem yang terintregrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Pada SAKIP terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Menpan RB berharap, di tahun depan ada perbaikan dari daerah lain.Tidak mudah untuk mendapatkan predikat dalam SAKIP, ini bukan lomba atau kompetisi karena banyak hal yang harus dipenuhi terkait dengan kinerja pemerintah. Efektifitas kegiatan diukur dengan orientasi kinerja, bukan hanya semata-mata soal anggaran. (1003/foto dan video :1003)
