KabariNews – Kali kedua di kepemimpinan pemerintahan berbeda, Khofifah Indar Parawansa didapuk menjadi menteri. Dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, kini mendapat amanah menjadi Menteri Sosial. Salah satu kiprahnya, mendukung perjuangan anak-anak difabel di arena Special Olympics World Games di Los Angeles

Pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial bersama dengan segenap menteri lainnya yang tergabung di dalam Kabinet Kerja.

Memimpin sebuah kementerian bukanlah hal yang baru bagi politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, lantaran dirinya pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain merakyat dan bekerja tak mengenal lelah, wanita kelahiran Surabaya 50 tahun silam ini juga dikenal lantang dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut terutama nampak saat ia membacakan pidato sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sidang Umum MPR 1998. Dalam pidato tersebut, ia melontarkan pernyataan pedas terhadap rezim Orde Baru yang mengekang demokratisasi. Sejak itu pidato pertamanya yang kritis terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR itu, namanya pun melejit di kancah perpolitikan nasional.

Adapun kiprah kepemimpinannya sebagai Mensos Kabinet Kerja pun segera dipadati dengan kunjungan ke daerah-daerah yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan atas berjalannya program Kartu Sakti Presiden Jokowi.

Berbagai Kartu Sakti dan fungsinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

KIS berfungsi membantu masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan rumah sakit negeri dan swasta untuk menerima warga yang hendak berobat dengan membawa KIS. Selain berobat, pemegang kartu ini juga akan mendapat penyuluhan dan dapat mengikuti edukasi kesehatan oleh pemerintah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP berfungsi sebagai bantuan untuk siswa tidak mampu. Kartu ini bukan hanya untuk mereka yang berstatus sebagai siswa yang berada di bangku sekolah, tetapi juga anak yang putus sekolah. Berbeda dari BSM yang diberikan kepada siswa-siswi yang berada di sekolah, kartu ini diberikan kepada anak usia sekolah.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KKS berfungsi sebagai penanda bahwa pemegang kartu ini berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Bantuan sosial ini efektif berfungsi selama 5 tahun.

Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

Kartu tersebut ditujukan kepada para penyandang difabel untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka, baik pengobatan dan keperluan lainnya.

Cepat tanggap Khofifah dalam menangani berbagai permasalahan sosial, terutama kasus penelantaran anak, diacungi jempol oleh banyak pihak. Alhasil, ketika wacana reshuffle kabinet mencuat di publik, rapornya hijau.

Baru lalu, KABARI sempat mewawancarai Mensos Khofifah di tengah padatnya jadwal lawatan kerja di Los Angeles, menyemangati para atlet difabel menoreh prestasi di ajang olimpiade prestisius. Sang Mensos berkenan berbagi tentang program-program di Kementerian Sosial, serta sebagai salah satu orang terdekat Alm Gus Dur, ia berbagi kesan. Berikut bincang-bincangnya dengan Stanley Chandra dari KABARI:

Program dan Gebrakan Kemsos

Boleh Anda bercerita sedikit mengenai kunjungan ke Amerika Serikat kali ini?

Ini sebenarnya merupakan bagian dari penguatan tim Special Olympics Indonesa (SOIna) yang selama ini memang lebih dekat dengan Kementerian Sosial, baik untuk Winter Games, maupun Summer Games. Kemarin waktu parade (upacara pembukaan), kami juga memberikan pendampingan. Saling memberikan support, saling memberikan penguatan, dan saling memotivasi mereka karena selama ini Special Olympics memberikan prestasi yang sangat membahagiakan.

Apa saja program prioritas Anda di Kemsos?

Pertama adalah pengentasan kemiskinan. Ada target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015 untuk menurunkan kemiskinan dari 10,96% menjadi 7-8%. Kalau kita mengambil maksimumnya, dalam 5 tahun ini, pemerintah punya target menurunkan 4% kemiskinan di Indonesia dan itu dikerjakan oleh 17 Kementerian/Lembaga.

Dari pemetaan yang sudah dilakukan, Kementerian Sosial sendiri bisa contribute 1% penurunan kemiskinan selama 5 tahun ke depan. Kementerian Sosial juga sedang melakukan validasi data dengan mengubah pendekatan yang selama ini berbasis rumah tangga.

Kita akan mengubah dengan dasar basis keluarga, karena format keluarga di Indonesia itu extended family maka intervensinya harus berbasis keluarga. Supaya kalau ada Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, maka yang disasar adalah masing-masing anggota keluarga. Jadi, mulai tahun ini kita siapkan dari 15,5 juta rumah tangga sasaran, kalau berbasis keluarga menjadi 18,1 juta keluarga kurang mampu.

Sebagai Mensos, Anda menggaungkan program Sebar SOS. Boleh Anda jelaskan?

Mulai 20 Desember 2014 (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) yang lalu, kita menggerakkan program Satu Hari Berbagi Satu Orang Satu (Sebar SOS). Harapannya, setiap orang yang punya kemampuan untuk bisa mandiri bisa berbagi energi untuk sesama yang memerlukan bantuan. Energi itu bisa berupa pikiran, uluran tangan, baik secara fisik maupun material. Ini akan menjadi bagian yang penting untuk bisa saling menyapa dan melakukan deteksi dini.

Kalau ada anak telantar, bagaimana satu dan yang lain bisa melakukan langkah secara sinergi, proaktif, dan bisa memberikan layanan secepat mungkin. Kalau ada lansia telantar, bagaimana bisa membantu sesegera mungkin, karena lansia telantar di Indonesia jumlahnya sangat signifikan. Ada 2,8 juta lansia telantar dan 4,6 juta potensi telantar. Jumlah ini, kalau kita tidak melakukan partnership secara lebih sinergis di antara public-private partnership, saya khawatir makin lama makin banyak yang tidak terjangkau.

Oleh karena itu, meluaskan jangkauan dengan Sebar SOS diharapkan dapat menggelindingkan pola-pola kepedulian sosial yang bisa terbangun di manapun dan kapanpun mereka berada. Mereka akan membangun kepedulian itu untuk saling menyapa, memberikan pertolongan, dan saling melindungi satu dengan yang lain.

Sering kita dapati fenomena di mana dana bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat ‘disunat‘ sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan. Apa usaha Kemsos dalam menanggulangi hal ini?

Kalau itu dari Pemerintah Pusat, maka sejak awal saya di Kemsos, 12 hari setelah dilantik, saya sudah me-launching KawalBansos.com. Mulai Februari 2015, website tersebut menjadi KawalBansos.Kemsos.go.id, karena telah diintegrasikan dengan Tim Pusdatin di Kemsos. Dari 124 triliun APBN untuk bansos, di Kemsos ada 17 triliun. Sebagian besar justru berada di luar Kemsos.

Kedua, di KawalBansos.com, sebenarnya kita bisa menerima berbagai pengaduan masyarakat, tetapi tidak semua bisa di-follow-up karena bansos ada di tingkat 2 yaitu kabupaten/kota dan propinsi seluruh Indonesia. Di Kemsos 17 triliun itu pada dasarnya 100% terdistribusi melalui rekening bank. Jadi, tidak ada proses pemberian secara natural. Semuanya dilakukan melalui transfer rekening bank atau giro PT. Pos, sehingga kita bisa menelusuri sebetulnya agar akuntabilitas dan responsibilitas seluruh bansos dapat lebih terjaga.

Special Olympics Indonesia (SOIna)

Bagaimana peran pemerintah terhadap kaum tuna grahita di Tanah Air?

Pada 15-16 Agustus lalu sebetulnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas dibahas. Kalau DPR sudah masuk setelah masa sidang, In shaa Allah, dapat dibahas rancangan undang-undang revisi, istilahnya dulu Undang-Undang Penyandang Cacat dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pendekatan ini lebih kepada pendekatan Hak Asasi Manusia sehingga inklusifitas di dalam proses layanan kepada penyandang disabilitas di Indonesia. Kelak, diharapkan akan bisa lebih dimaksimalkan, terutama sekolah-sekolah inklusif.

Sebetulnya secara kebijakan, sekolah inklusif ini kebijakan lama, tetapi banyak sekolah yang belum menyiapkan sarana dan prasarana serta gurunya untuk bisa memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.

Berikutnya adalah bagaimana menyiapkan secara lebih sistemik bagi penyandang disabilitas agar bisa masuk ke dunia kerja. Misalnya, pada akhir 2014, MenPAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) sudah menyiapkan formasi 300 seat untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) penyandang disabilitas. Dari 300 itu, yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 101 dan 33 yang lolos. Saya menyampaikan kepada asosiasi penyandang disabilitas supaya mereka menyiapkan diri semaksimal mungkin. Dari 33 itu sendiri, Kemsos mendapatkan 19 orang. Mereka sekarang sudah selesai penataran CPNS-nya.

Bagaimana dengan pendanaan pemerintah untuk Tim SOIna?

Kalau soal pendanaan, sebagian besar dibiayai secara mandiri, artinya di-support oleh individual maupun private sector. Kemsos lebih banyak membantu untuk konsumsi makanannya, dan sebagian didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan sebagian lagi dibantu melalui partnership dengan berbagai komponen.

Apa pesan Presiden Jokowi saat melepas Kontingen SOIna di Istana Negara?

Beliau memberi motivasi yang luar biasa, sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa, karena prestasi anak bangsa ini sangat membahagiakan. Namun sayangnya, seringkali tidak terpublikasi secara maksimal, sehingga best practice mereka bisa dipetik sebagai pembelajaran. Suksesnya para atlet di Special Olympics ini sungguh sebuah inspirasi. Atlet-atlet kita bisa berjaya di Special Olympics, maka format persiapan-persiapan yang mereka berikan agaknya bisa diikuti untuk menghadapi olimpiade-olimpiade lainnya.

Sebelum berangkat ke Amerika, para atlet diterima Presiden Jokowi. Ada satu peserta yang dipanggil olehnya, artinya Bapak Presiden memberikan apresiasi dan bangga terhadap prestasi atlet-atlet di Special Olympics ini. Dan waktu pelepasan, ada Ibu dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemkoPMK) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyampaikan bagaimana KONI, misalnya, dan asosiasi olahraga lainnya bisa mengikuti persiapan seperti yang telah dilakukan para atlet peserta Special Olympics.

Kedekatan dengan Gus Dur

Anda dikenal dekat dengan Alm. Gus Dur. Bagaimana Anda melihat sosok beliau?

Gus Dur selalu berpesan dan itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menyerupakan dirinya dengan Gus Dur. Saya bilang, Gus Dur tidak ingin kita itu seperti Gus Dur, karena beliau selalu bilang be yourself and do the best. Artinya, identitas dan integritas diri kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini dan lakukan yang terbaik.

Ada satu amanat beliau yang saya baru Januari kemarin menyampaikan kepada keluarga Gus Dur. Itu pun lebih karena saya diminta sambutan acara dan panggungnya persis bersebelahan dengan makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang. Beliau sempat pesan kepada saya 3 kali waktu itu. Saya tanya Pak Alwi Shihab, beliau tidak dapat pesan itu, Pak Mahfud MD pun tidak dapat pesan itu. Teman-teman saya yang saya rasa intensitas komunikasinya dengan Gus Dur cukup tinggi kok tidak dapat pesan, tapi kenapa saya dapat pesan itu sampai 3 kali?

Dari sekitar 2 tahun sebelum meninggal, terakhir 2 bulan sebelum meninggal, tiga kali beliau berpesan, kalau nanti beliau sudah meninggal, tolong dituliskan di batu nisannya “The Humanist Died Here”. Itu pesan yang beliau sampaikan. Alasan kemanusiaanlah yang menjadikan Gus Dur tidak pernah lelah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Hal-hal apa yang tidak banyak diketahui orang mengenai Gus Dur?

Tidak banyak teman yang Gus Dur bisa bercerita bagaimana keluarganya. Biasanya saya bisa menemani Gus Dur sampai 2, 3, 4 jam. Agak lama terutama setelah beliau tidak menjadi Presiden. Ketika bersama-sama di kantor PKB, saya biasa, dalam waktu yang cukup lama, menemani Gus Dur, apakah menjelang maupun selesai rapat.

Ada wacana mengenai penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Pendapat Anda?

Sudah itu. Sekarang tinggal melanjutkan ke Dewan Gelar. Kemsos tinggal melanjutkan dari Tim TP2GP yang 2 tahun lalu sudah pernah memutuskan bahwa Gus Dur memenuhi syarat untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Banyak orang yang salah persepsi, dipikir itu usulan Khofifah. Tetapi saya ingin menyampaikan, bahwa siapa pun warga bangsa boleh mengusulkan siapa saja yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Syarat untuk gelar Pahlawan Nasional memang harus sudah meninggal. Artinya, semua jejaknya dalam sejarah kehidupan dihabiskan untuk memberikan perjuangan dan perbaikan bangsanya, perjuangan kemanusiaan, dan tidak ada cacat di dalam perjalanan hidupnya. Sekarang tinggal penetapan oleh Dewan Gelar, setelah itu kapan Presiden berkenan memberikan gelar Pahlawan Nasional.

Pesan untuk Diaspora Indonesia

Saya berharap ada push and pull theory. Kalau didorong oleh daerah, kemudian ke luar negeri dan suksesnya di luar, bagaimana mereka dapat ditarik lagi untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
Kita sukses di luar negeri, ayo sukses itu kita bawa untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran Indonesia. (1014)

Klik disini untuk melihat majalah digital kabari +

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/79708

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :

Hosana

 

 

 

 

kabari store pic 1