Jakarta, KabariNews.com – memasuki dua tahun masa
pemerintahannya yang kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle susunan kabinetnya dengan alasan demi meningkatkan kinerja pemerintah. Beberapa nama
baru muncul menggantikan posisi para menteri yang kinerjanya selama ini dinilai
kurang maksimal, nama baru tersebut di antaranya adalah Amir Syamsudin sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar, Dahlan Iskan sebagai Menteri Negara BUMN menggatikan Mustafa Abubakar, dan Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan
Mari Elka Pangestu. Selain melantik para menteri baru, Presiden SBY juga
menunjuk 13 orang untuk menempati posisi sebagai wakil menteri.
Di masa pemerintahannya yang kedua ini, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono juga masih dirasa gagal memperbaiki masalah hak asasi manusia (HAM). Penyataan ini disampaikan Direktur
eksekutif The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky
Indarty saat menggelar jumpa pers di Kantor Imparsial yang terletak di Jalan
Slamet Riyadi, Jakarta Timur, Rabu (19/10). Menurutnya, masih banyak pekerjaan
rumah bagi Presiden SBY-Boediono untuk menuntaskan kasus-kasus HAM.
“Dalam konteks kebijakan HAM, beberapa agenda utama
terbengkalai, yaitu UU Perlindungan Pembela HAM yang belum terwujud, perbaikan
UU HAM, revisi KUHP dan UU tentang Polri yang juga belum terealisasikan,” ucap
Poengky.
Salah satu masalah yang mendapat sorotan Imparsial terhadap
janji pemerintahan Presiden SBY adalah mengenai pengungkapan kasus pembunuhan
aktivis HAM, Munir. “Pengungkapan kasus pembunuhan Munir juga tidak jelas.
Pelaku yang diduga menjadi aktor intelektualnya masih bebas dari hukuman,” imbuh
Poengky.
Imparsial juga menilai bahwa pemerintah tidak berhasil
memberikan rasa aman dan menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Kondisi ini
terlihat dari beberapa kasus yang terjadi ditengah masyarakat yang mengancam
kerukunan hidup beragama di Indonesia, seperti kasus Temanggung, Cikeusik dan kasus yang saat ini tengah terjadi yaitu masalah GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. “Jaminan kebebasan beragama masih tetap
menunjukkan rapor merah,” tegas Poengky.
Untuk ia berharap agar di sisa masa pemerintahannya dengan susunan kabinetnya yang baru, Presiden SBY dapat menunjukkan komitmennya, khususnya di bidang HAM dan keamanan.
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?37454
Untuk melihat artikel Jakarta lainnya, Klik di sini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
_____________________________________________________
Supported by :