KabariNews – Pada saat Senat mempersiapkan pemungutan suara perihal reformasi imigrasi yang komprehensif, penting untuk diingat bahwa pekerja dan imigran tidak pernah membuat kemajuan signifikan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan asasi manusia di Amerika Serikat tanpa melalui perjuangan. Sejatinya, sama dengan yang terjadi hari ini.

Bukan partai politik atau Geng Delapan yang dapat memberikan hak bagi imigran gelap namun  hal itu hanya dapat diraih melalui sebuah gerakan sosial yang terorganisir. Presiden Barack Obama tidak akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda deportasi siswa imigran gelap jika para pemuda pemberani ini tidak melawan deportasi. Mereka melakukan protes dan mengusulkan reformasi imigrasi mereka sendiri –Dream Act. Bagaimanapun juga, usulan RUU Senat, tidak mencerminkan realitas yang dialami kebanyakan imigran, dimulai dengan penyebab mengapa orang-orang datang ke Amerika Serikat. RUU ini tidak akan menghentikan gelombang imigran gelap karena tidak mengatasi akar penyebab migrasi. North American Free Trade Agreement saja menelantarkan jutaan pekerja dan petani Meksiko, memaksa mereka untuk meninggalkan negara mereka. Ketika hal itu mulai berdampak 4,6 juta orang Meksiko telah tinggal di Amerika Serikat. Hari ini, 13 juta orang atau 11 persen dari penduduk Meksiko melakukannya.

Sebaliknya, RUU Senat berusaha menyalurkan masuknya imigran itu agar menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja murah, bukannya menguntungkan bagi masyarakat imigran itu sendiri. RUU ini memiliki program pekerja tamu dan peningkatan penegakan hukum. Langkah-langkah ini tidak akan menghentikan gelombang orang yang melintasi perbatasan, juga tidak dirancang untuk melindungi hak-hak imigran. Namun, mereka lebih mengubah kebijakan imigrasi sebagai sistem pasokan tenaga kerja murah bagi perusahaan.

Transformasi ini telah berlangsung sejak reformasi imigrasi tahun 1986. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mendeportasi 400.000 orang setiap tahunnya. Pada saat yang sama perusahaan telah merekrut 250.000 pekerja tamu setiap tahunnya dalam program kerja formal, dan ribuan orang lainnya dengan menggunakan kategori visa yang lain.

Ini membalikkan prestasi penting dari gerakan hak-hak sipil kita. Pada tahun 1965, program Bracero yakni sebuah program pekerja tamu sebelumnya yang besar, dihapuskan. Sebagai gantinya, sistem preferensi keluarga menjadi bagian dari kebijakan imigrasi kami, yang memungkinkan keluarga untuk menyatu kembali di sini di Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, RUU Senat baru membatasi imigrasi berbasis keluarga. Hal ini membuat kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan lebih penting daripada hubungan keluarga.

Tidak ada jaminan bahwa pelanggaran yang terang-terangan dilakukan pekerja tamu saat ini akan berhenti saat diberlakukannya undang-undang baru. Baru-baru ini, di pabrik pengolahan hasil laut di Beau Bridge, LA, majikan menutup pintu pabrik sehingga pekerja tamu perempuan tidak bisa beristirahat. Ketika mereka memprotes, pemilik pabrik mengancam kekerasan terhadap keluarga mereka di Meksiko. Untungnya, masyarakat memprotes untuk membantu perempuan tersebut.

Bagi pekerja tamu, pengangguran berarti deportasi. Itu sebabnya tenaga kerja dan kelompok hak-hak imigran mendukung pemberian migran visa penduduk tetap dan bukannya memaksa mereka untuk datang sebagai pekerja tamu. Visa penduduk tetap menjamin hak-hak dan tidak menghukum imigran karena kehilangan pekerjaan.

RUU Senat mengkriminalisasi imigran dan migrasi. Ini menambah anggaran untuk perbatasan sebesar $ 5,5 miliar, sementara memotong anggaran lain dengan menutup pusat penitipan anak dan memberhentikan guru di sekolah. Lebih lanjut memiliterisasi perbatasan dengan mengerahkan pesawat tanpa awak, dan memacu pembangunan lebih banyak penjara imigrasi yang dikelola swasta.

Ratusan ribu pekerja imigran telah dipecat karena hukum AS membuatnya sebagai suatu kejahatan bagi mereka karena bekerja. Tapi bukannya dekriminalisasi kerja, RUU baru mewajibkan semua pengusaha untuk memeriksa status pekerjanya melalui database E-Verifikasi dan membutuhkan ID fotometri untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan gelombang pemecatan yang lebih besar.

Sebagian besar imigran dari 11 juta orang yang membutuhkan status hukum tidak akan lolos karena pembatasan RUU, terutama persyaratan pendapatan yang menghukum orang miskin. Database E-Verifikasi ini akan membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan, karena mereka akan harus bekerja “di luar buku.” Keluarga dan masyarakat akan menderita, dan jumlah imigran yang dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang akan bertambah. Jutaan orang berharap untuk mendapatkan status hukum dan akhirnya kewarganegaraan, dan menciptakan lingkungan untuk perubahan politik yang progresif. Tapi RUU saat ini bukan jalan yang pasti. Dalam beberapa tahun terakhir komunitas imigran dan serikat telah mengusulkan alternatif yang jauh lebih progresif.

Organisasi imigran asal Meksiko berusaha untuk menyingkirkan perjanjian perdagangan yang menggusur komunitas asal mereka di Meksiko. Pekerja yang dipecat dari Silicon Valley ke San Diego ingin mengakhiri E-Verifikasi, pemecatan dan kriminalisasi dalam pekerjaan mereka. Organisasi di Washington dan Mississippi ingin mengakhiri program pekerja tamu, dan aktivis di Meksiko setuju, mengatakan bahwa sistem rekrutmen merusak politisi dan menjerumuskan orang ke dalam utang.

Mereka semua mencari alternatif progresif yang akan mengakhiri perlakuan terhadap imigran sebagai komoditas yang hanya dinilai sebagai tenaga kerja murah, dan bukannya sebagai manusia dengan martabat dan rasa hormat.

David Bacon adalah penulis buku Illegal People—“How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants”, dan yang akan terbit The Right to Stay Home, terbitan Beacon Press. Rosalinda Guillen adalah direktur Community2Community, sebuah organisasi akar rumput yang dipimpin perempuan di negara bagian Washington. Mark Day adalah direktur eksekutif dari San Diego Day Laborers dan Household Workers Association. Mereka semua pendukung aktif dari Kampanye Bermartabat untuk Reformasi Imigrasi Berdasarkan Hak Kemanusiaan dan Hak Tenaga Kerja.