KabariNews – Mengawali pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 World Trade Organization (WTO) di Nairobi, Kenya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menghadiri beberapa pertemuan konsolidasi di tingkat menteri kelompok G-33, G-20, dan Cairns Group. Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan secara back to back di Kenyatta International Convention Center, Nairobi, Kenya, pada 14 Desember 2015. Di situ, Indonesia memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.
Sebagai koordinator kelompok G-33, Mendag Thomas memimpin pertemuan untuk melakukan assessment terhadap perundingan pertanian, serta mencari jalan keluar agar Doha Development Agenda (DDA) tetap dapat berlanjut saat pasca-Nairobi. Pertemuan dihadiri oleh para menteri dari 48 anggota.
“Sebagai ketua Kelompok G-33, Indonesia perlu menjembatani perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang realistis dan pragmatis,” tegas Mendag Thomas dalam siaran persnya, Selasa, (15/12).
Lebih lanjut Mendag Thomas menegaskan, “G-33 berupaya memperjuangkan kepentingan pertanian negara berkembang dalam konteks pembangunan, khususnya untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan melalui special safeguard mechanism/SSM dan public stock holding/PSH”.
Kelompok G-33 menjadikan momen KTM ke-10 Nairobi sebagai kesempatan penting memperbarui komitmen kolektif semua anggota WTO bagi sistem perdagangan multilateral yang kuat, adil, dan dapat diprediksi dengan aturan yang jelas dan kredibel sebagaimana G-33 Ministerial Communique.
Dalam komunike bersama tersebut, ditegaskan arti penting sektor pertanian demi ketahanan pangan, keamanan mata pencaharian, serta pembangunan negara least developed countries (LDCs) dan negara ekonomi rentan (SVEs) yang menjadi mandat dari kesepakatan Menteri-Menteri WTO di Doha (2001) dan Hong Kong (2005).
Pada pertemuan Kelompok G-20 yang diketuai Brasil, negara berkembang mendesak negara maju agar menghapus subsidi ekspor dan subsidi lainnya di sektor pertanian sesuai mandat dari perjanjian perundingan bidang pertanian di WTO. Kelompok G-20 juga menegaskan lagi agar Paket Nairobi menghasilkan paket yang adil, transparan, dan kredibel dengan memperhatikan aspek pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs di sektor pertanian.
“Pertemuan G-20 kali ini sangat penting untuk mengkonsolidasikan posisi kelompok dalam pertemuan KTM Nairobi, khususnya dalam menentukan arah dan langkah untuk menghasilkan Paket Nairobi yang dapat mengakomodasi kepentingan negara berkembang di bidang pertanian melalui pendisiplinan instrumen export competition dan transparansi mekanisme tariff rate quota yang diterapkan negara maju,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi.
Untuk mengantisipasi perundingan pasca-Nairobi, kelompok G-20 sepakat untuk terlibat dalam perundingan secara konstruktif dan lebih pragmatis. Ini dimaksudkan agar tercipta komitmen yang mengikat negara-negara maju untuk menghapuskan subsidi ekspor, serta mendisiplinkan semua kebijakan subsidi pertanian yang mempunyai efek terhadap perdagangan pertanian. (1009)
