Bagi seorang Nukila Evanty, hidup adalah pengabdian. Pengabdian ini dilakukan bagi sesama, terutama masyarkat termarjinalkan yang membutuhkan bantuan.

Dalam dua dekade terakhir, Nukila mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, untuk melakukan advokasi. Salah satunya di Rempang, Kepulauan Riau.

Nukila sebagai ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA), mengatakan pengalamannya melakukan advokasi selama 3 tahun di Pulau Rempang, seharusnya menjadi pembelajaran bagi aktivis dan pegiat kemanusiaan lainnya.

Berbagai program intervensi untuk penguatan masyarakat adat di Pulau Rempang telah dilakukannya, sejak September 2023, pasca konflik di Pulau Rempang yang sempat memanas terkait rencana pembangunan Rempang Eco City yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Dalam tiga tahun terakhir, dalam berbagai program intervensi yang telah Nukila lakukan, berfokus pada tiga hal.

Pertama, memperkuat ruang aman bagi perempuan dan anak-anak. Kedua, memperkuat dokumentasi budaya masyarakat Rempang yang telah banyak hilang. Kerena banyak ditinggalkan oleh generasi muda mereka. Ketiga, memperkuat ekonomi mikro masyarakat Rempang.

Meski telah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, Nukila mengaku bahwa Rempang merupakan rumah kedua baginya.

“Saya banyak belajar dari para perempuan Rempang, tentang bagaimana rasa memiliki mereka yang besar terhadap tanah “nenek moyang’. Para perempuan melekat dengan budaya, bahasa, pengetahuan dan tradisi yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” jelasnya.

Eskalasi konflik yang pernah terjadi di Rempang pada tahun 2023, menutur Nukila, harus menjadi sarana pembelajaran agar konflik serupa tidak terjadi lagi.

“Saya belajar bagaimana harus ada komunikasi dua arah dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat adat Rempang; antara investor China dan investor Indonesia dengan Masyarakat Rempang dan komunikasi diantara pebisnis dengan pemerintah di daerah (BP Batam),” ungkap Nukila.

Akhir-akhir ini, Nukila melihat masyarat terbagi, ada yang mau direlokasi dan menolak relokasi. “Karena itu, komunikasi menjadi kuncinya. Pemerintah harus belajar sejarah, bahwa masyarkat Rempang sudah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1883. Belum ada UU dan lembaga negara. Adat jadi aturan hukum,” jelasnya.

Ada 7000 jiwa yang terdampak atas Proyek Strategis Nasional ini, karena itu, Nukila berharap apa pun kebijakan yang dibuat terkait Pulau Rempang, akan lebih baik dilakukan analisis dampak lingkungan, sosial dan budaya. Supaya pemerintah memahami aspirasi masyarat Rempang. 

“Karena masyarakat Rempang berhak menolak serta mempertahankan tanah yang mereka sebut sebagai tanah ulayat walaupun mereka tak punya sertifikat tanah,” tukas Nukila.

Nukila pun memberikan saran kepada BP Batam, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pertama, mengevaluasi rekomendasi komnas HAM, Ombudsman dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kedua, sosialisasi secara detail tentang apa saja pembangunan yang akan dilakuan di Pulau Rempang. Baik di bidang pariwisata atau pun energy. Jelaskan kepada masyarakat Rempang, apa dampak positif, negatif dan kompensasi terkait proyek pembangunan ini.

“Saya rasa dari diskusi dengan masyarakat Rempang, baik tetua adat, tokoh masyarakat dan generasi muda, mereka tidak menolak investasi dan rencana pembangunan. Namun, yang terpenting embangunan yang dilakukan tidak mengganggu ruang hidup masyarakat adat. Misalnya kampung tua di Sembulang, pengetahuan lokal dan kearifan lokal masyarakat Rempang. Saya masih ingat pesan sederhana Nek Amlah di kampung Pasir Panjang, Rempang, yang kini berusia 105 tahun.

Katanya begini: “Nenek hanya ingin menikmati hidup dan mati dit anah kelahiran sendiri, itulah kebahagiaan Nenek”,” pungkas Nukila.

Sumber Foto: Istimewa

Baca Juga: