KabariNews –  Kamis, 4/2, perwakilan dari Amerika Serikat dan 11 negara kawasan Pasifik lainnya berkumpul di New Zealand untuk menandatangani perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP), dan perjuangan untuk melindungi akses obat-obatan di negara-negara TPP semakin intens di tingkat nasional, di mana proses legislatif dimulai dan nantinya akan menentukan apakah perjanjian dagang tersebut akhirnya diratifikasi dan diterapkan.

Organisasi kemanusiaan medis internasional Médecins Sans Frontières/Dokter Lintas Batas (MSF) menyerukan kepada lebih dari 800 juta orang yang tinggal di negara-negara TPP untuk mendesak pemerintah negara mereka agar menolak perjanjian dagang tersebut kecuali ketentuan yang merugikan karena menyebabkan harga obat tinggi dihapus.

“Perjuangan untuk menghentikan berlakunya perjanjian dagang yang tidak bertanggung jawab ini masih jauh dari selesai,” demikian dinyatakan Judit Rius Sanjuan, manajer ‘Access Campaign’ dan penasehat kebijakan hukum MSF. “Perjanjian TPP yang hari ini ditandatangani adalah perjanjian dagang terburuk sepanjang masa terhadap akses atas obat-obatan dan akan membuat pengobatan yang menyelamatkan nyawa menjadi tidak terjangkau bagi mereka yang paling membutuhkan. Inilah sebabnya sangat penting bagi kita semua untuk menuntut pemerintah kita untuk tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam melindungi kesehatan masyarakat dan melawan praktek pengambilan keuntungan secara tidak adil yang akan terjadi dengan adanya TPP.”

Negara-negara TPP saat ini adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam, tetapi masih ada beberapa negara yang mungkin akan ikut bergabung dan perjanjian ini disebut-sebut sebagai blueprint untuk perjanjian dagang lain di masa depan. Untuk itu, MSF akan mengirimkan surat terbuka kepada negara-negara ASEAN dan pemerintah India agar tidak bergabung dengan TPP.

Perjanjian TPP disepakati di bulan Oktober setelah lebih dari lima tahun dinegosiasikan secara rahasia, tanpa memberi kesempatan untuk kajian publik. Perjanjian ini sekarang sudah terbuka untuk umum dan orang-orang yang akan terdampak oleh TPP akhirnya dapat menyuarakan opini mereka dan menyampaikan kepada perwakilan dan pemerintah mereka untuk tidak meratifikasi perjanjian ini kecuali ketentuan yang merugikan akses obat-obatan dihilangkan.

Apabila diterapkan, TPP akan memperluas monopoli perusahaan farmasi dan mencegah publik mengakses obat-obatan penyelawat nyawa dengan memblokir atau menunda ketersediaan obat generik berharga murah. Selain itu, TPP akan meruntuhkan perlindungan kesehatan masyarakat dan memaksa negara berkembang mengubah undang-undang mereka untuk memasukkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang semena-mena demi perusahaan farmasi, sehingga lebih sulit bagi masyarakat – dan organisasi kemanusiaan seperti MSF yang melayani masyarakat– untuk membeli obat-obatan yang mereka butuhkan dengan harga terjangkau.

Tingginya harga obat merupakan masalah global yang mempengaruhi banyak negara dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, tetapi penduduk di negara berkembang seperti negara-negara lokasi kerja MSF merupakan yang paling terkena dampak harga obat yang tinggi, karena sebagian besar membayar obat-obatan dari anggaran mereka sendiri. Harga tinggi dan ketatnya peraturan hak kekayaan intelektual juga tidak membantu memecahkan krisis global di bidang inovasi biomedis, termasuk kurangnya obat-obatan baru untuk melawan resistensi antibiotik. Harga obat yang tinggi akan mengalihkan sumber daya pemerintah dari pembiayaan riset dan pengembangan yang didorong kebutuhan ke arah pembiayaan riset yang meninggikan keuntungan dan menebalkan kantong perusahaan obat multinasional.

“TPP dirancang untuk mencakup negara-negara di luar 12 negara yang saat ini tergabung dan akan berdampak negatif bagi pasien di India dan seluruh wilayah ASEAN. Inilah sebabnya mengapa kami akan mengirimkan surat untuk meminta pemerintah India dan negara anggota ASEAN menolak TPP,” kata Leena Menghaney, Kepala MSF Access Campaign Asia Selatan. “Penandatanganan TPP hari ini adalah satu langkah dalam proses, tetapi upaya untuk menghentikan TPP sebelum menutup akses obat-obatan terjangkau masih jauh dari selesai.” (1009)