Jakarta – Kementerian Keuangan berjanji menyelesaikan polemik pemberlakuan bea masuk atas distribusi film impor. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembahasan masalah ini tidak hanya dilakukan di internal pemerintah, tapi melibatkan pengusaha industri perfilman, terutama importir film asing. “Kita mencari jalan keluarnya sekarang,” ujar Bambang mengutip Antara. Seperti diberitakan, Motion Pictures Association (MPA) memutuskan tidak mengedarkan film-film Hollywood di Indonesia. MPA adalah asosiasi distribusi studio-studio besar di Amerika Serikat. Walt Disney Pictures, Warner Bros, Sony Pictures adalah anggota dari MPA. Langkah itu ditempuh sebagai respons atas kebijakan perpajakan, terutama bea masuk atas hak distribusi, yang mulai diberlakukan pemerintah pada Januari 2011.

Langkah MPA ini membuat bioskop di Indonesia tidak akan lagi menayangkan film-film impor asal Hollywood yang sudah dibeli dan siap tayang. Bila hal ini tak ada solusi, maka akan berdampak besar bagi Indonesia. “Masyarakat masih memerlukan film impor,”kata pengamat film Yan Wijaya, Sabtu 19/2. Mungkin bioskop Indonesia bisa bertahan selama 3 bulan dengan film non Hollywood, film lokal maupun film independent. Namun setelah itu, bioskop akan kesulitan memenuhi permintaan sekitar 500 lebih layar di seluruh Indonesia.

Reaksi juga datang dari artis senior, Jajang C Noer. Janda sutradara Arifin C. Noer ini mengatakan, ada dua hal dampak buruk yang akan menimpa dunia perfilman. Pertama, dunia perfilman kurang memiliki wawasan. ”Kita tidak punya masukan tentang perfilman,”katanya. Dia mengungkapkan, tidak luasnya wawasan perfilman akan membuat perfilman Indonesia akan makin buruk. ”Sekarang saja norak,” tandasnya.

Kedua. Tidak adanya film Hollywood, akan menambah pembajakan. “Karena masyarakat tetap perlu film bagus,” katanya. Jajang C Noer berharap pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan pajak kepada MPA.

Perspektif Berbeda

Perspektif yang berbeda datang dari aktor senior Dedy Mizwar. Menurutnya, tak ada yang salah dengan keputusan pemerintah terhadap film-film MPA. “Karena sampai sekarang MPA juga tak ada transparansi berapa banyak dia menyedot penonton,” katanya. Dia menyakini penonton Indonesia banyak yang suka film impor. Sehingga margin keuntungan MPA sangat besar di Indonesia “Tapi opini dialihkan, seakan ada yang salah dengan kebijakan pajak itu.

Masih menurutnya, kebijakan itu bisa dibaca sebagai proteksi terhadap film lokal. “Film lokal harus terus ada. Hanya saja kualitasnya memang harus ditingkatkan,”ujarnya. Saat ini memang banyak film yang dihasilkan oleh kreatif film. Setahun rata-rata 50 – 60 judul film. Dari jumlah itu tak semua film Indonesia bermutu.

Sutradara muda, Hanung Bramantyo, mengatakan “Kalau buat saya, oke saja. Toh di Amerika pendapatan pajak nomor satu adalah film. Tapi pajak itu tolong dikembalikan kembali ke orang film untuk perkembangan film Indonesia,” katanya. Pengembaliannya itu dalam bentuk nyata diharap dalam bentuk nyata. Misalnya saja dibangun sekolah film, studio editing, laboratorium film, perpusatakaan film dan lain-lain. Jadi kalaupun sineas Indonesia ataupun film luar yang bayar pajak, menjadi tidak bertanya-tanya ke mana larinya pajak film?

“Sehingga kita bayar pajak itu ada hasilnya. Cuma ketika saya bayar pajak, ini larinya ke mana? Kok selama ini film Indonesia semakin nggak disupport,” jelas Hanung. Saat ini Indonesia memang masih miskin infrastruktur film. Cuma ada satu sekolah film, yaitu Institut Kesenian Jakarta. Tidak ada studio editing. “Jadi kalau kita mau masuk studio harus ke luar negeri. Itu akan menambah biaya, kan kalau bawa barang dari luar ke dalam lagi, ada pajak lagi, katanya.

Jurubicara jaringan Cineplex 21 yang memutar film-film asing, Noorca Massardi, sebelumnya mengatakan bahwa per Jumat, 18 /2 seluruh film asing di bioskop di Indonesia sudah diturunkan. Menurut pemantauan di lapangan, sampai Sabtu tengah malam, masih banyak film-film asing yang diputar. Kemungkinan itu stok film impor yang sudah dibeli. (Indah Winarso)

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?36383

Untuk melihat artikel Jakarta lainnya, Klik di sini


Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

_____________________________________________________

Supported by :