Ribuan perajin tahu dan tempe seluruh Tanah Air mengacam akan melakukan mogok produksi pada 9 September mendatang. Harga kedelai yang melambung tinggi akibat naiknya nilai tukar dolar membuat para perajin tahu dan tempe kewalahan. Bahkan sudah banyak perajin yang gulung tikar karena tidak sanggup membeli bahan baku, namun ada juga yang mensiasatinya dengan mengurangi produksi dan merumahkan sebagian karyawan.
Wacana mogok disampaikan Ketua Umum Gakoptindo (Gerakan Koperasi Tahu Tempe Seluruh Indonesia) Aip Syaifudin kepada pemerintah. Aip mengatakan, para perajin tahun dan tempe akan menggelar aksi solidaritas untuk tidak melakukan produksi dan tidak berjualan sampai pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai. “Tuntutan kami kepada Bapak SBY dan pemerintah agar segera turunkan dan stabilkan harga kedelai” paparnya.
Selain itu, para perajin tahu tempe juga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan swasembada kedelai serta melaksanakan Peraturan Presiden NO 32 Tahun 2013 tentang penugasan kepada Perum Bulog untuk pengamanan harga dan penyaluran kedelai.
Permohonan maaf pun disampaikan Aip untuk seluruh masyarakat Indonesia pecinta tempe karena harga bahan pokok yang tidak terjangkau para perajin. “Kalau kita tidak produksi, artinya masyarakat pun bakal tidak bisa makan tempe dan tahu. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat pecinta tempe jika tanggal 9 nanti tidak bisa makan tempe dan tahu dulu” tegasnya.
Aksi mogok produksi tempe dan tahu ditetapkan pada tanggal 9 September, di luar dugaan tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun diakui Aip bahwa pihaknya tidak pernah merencanakan untuk melakukan aksi tepat di hari lahir SBY. Meski begitu, Aip berharap kesamaan tanggal ini dapat membawa hikmah bagi seluruh pengrajin tempe.
“Semoga ada hikmah saat SBY lahir nanti. Yaitu pemerintah bisa segera stabilkan harga wajar minimal Rp 7.000 sesuai keputusan Mendagri,” kata Aip.
Saat ini harga kedelai masih berada di angka tertinggi yaitu Rp 9.600 per kilogram, hal tersebut dianggap tidak wajar sehingga mereka menuntut pemerintah turun tangan untuk mengatasinya
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?58323
Untuk melihat artikel Khusus lainnya, Klik di sini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
_____________________________________________________
Supported by :
