Ekonomi dunia terus bergejolak, apalagi dengan berlangsung perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Meski secara jarak, sangat jauh dari Indonesia tapi dampaknya akan tetap di rasakan.

Di saat yang bersamaan, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin Indonesia lebih dari satu tahun. Karena itu, dalam kaitan refleksi 500 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Kembalinya Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat, Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) menggelar Soemitro Economic Forum II di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3).

Forum ini sekaligus memperingati seperempat abad berpulangnya Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, seorang guru bangsa dan pemikir ekonomi yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat.

Sebagai begawan ekonom dan guru ekonomi, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo memiliki buah-buah pemikiran yang melintasi zaman, bahkan menjawab persoalan hari ini. Dalam acara Soemitro Economic Forum II ini, para ekonom mengulas banyak hal. Mulai dari rantai pasok, kemandirian ekonomi hingga pertarungan globalisasi.

M.Fankar Umran, Direktur Utama Askrindo menjelaskan bahwa Prof. Soemitro mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa produsen yang punya kemampuan mendesain, mengolah, mengelola dan membiayai kepentingan bangsa sendiri.  Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geografis yang strategis berpotensi menjadi jangkar stabilitas Asia dan Indo Pasifik. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, justru sangat relevan dalam kondisi negara-negara terbelah mseperti sekarang ini.

Fankar juga menyoroti perang yang sekarang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang pasti menyebabkan kekacauan rantai pasok. “Dalam situasi ini, Indonesia punya peluang untuk membangun manufaktur, logistik, investasi baru yang berbasis pada foreign direct investment bukan sekedar portfolio saja. Jadi ini saatnya reformasi domestik berjalan. Kita juga bisa menjadi pemimpin ekonomi hijau dan mineral kritis, dengan sumber daya alam melimpah, sumber baterai dan  ekosistem EV dan sebagainya. Dengan situasi seperti saat ini kita perlu memperkuat industri pertahanan dan pembangunan digital,” jelasnya.

Jika kondisi ekonomi saat ini, dikaitkan dengan pemikiran Prof. Soemitro, Fankar memiliki beberapa catatan. Pertama, Soemitro menekankan bahwa pembangunan harus menghasilkan kemandirian ekonomi, bukan sekadar angka. Kenapa? Karena angka itu bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir orang. Karena itu kita perlu industrialisasi. Kedua, negara harus aktif mengarahkan transformasi struktural. Harus ada strategi industri, tidak sekadar ikut tren global, tapi kita bisa menciptakan pasar. Ketiga, kita punya sumber daya alam yang melimpah, maka perlu keseimbangan sektor, mulai dari pertanian hingga industri, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Keempat, nasionalisme ekonomi yang rasional. Ketika ada investasi, harus menghasilkan transfer teknologi dan memperkuat SDM.

Prof Ganjar Razuni dari Universitas Nasional mengatakan bahwa Prof Soemitro melihat ekonomi bangsa dalam satu kesatuan ekonomi dunia, bahkan sampai ke yang tingkat paling basis. Visi besar itu, tujuannya seperti yang dikatakan Bung Karno yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ideologi negara kita Pancasila, maka politiknya adalah berdasarkan Pancasila. Sayangnya, selama bertahun-tahun, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Mulai dari politik, ekonomi hingga ideologinya. Padahal yang kita bangun ini adalah satu ekonomi, satu politik, satu sosial yang berdasarkan ideologi.

“Mengapa bangsa Iran begitu kuat spiritnya melakukan pertahanan pada invasi Amerika? Tidak lain karena satu keyakinan ideologi yang kuat. Alat-alat pertempuran itu bisa dikalahkan oleh keyakinan ideologi yang sangat kuat,” jelasnya.

Karena itu, pentingnya perubahan-perubahan bangsa ini secara structural sesuai pasal 33 UUD 1945. “Presiden Prabowo mampu melakukan diplomasi tingkat tinggi yang luar biasa yang membuat Amerika takluk. Di antaranya beberapa produk-produk industri untuk pembangunan dalam negeri dipersilahkan masuk ke Indonesia. Tapi produk-produk petani kita bisa masuk ke Amerika dengan tariff 0%. Ini satu hal yang luar biasa, berarti negara hadir melindungi rakyatnya dalam menghadapi harus pertarungan globalisasi. Ini adalah satu upaya merubah struktur ekonomi,” ungkapnya.

Dr Kun Wardana, Pakar Fisika Kuantum dan Dekan Fakultas Teknik dan Sains Terapan ISTN membahasa tiga hal penting. Pertama, geopolitik. “Kita melihat siapa yang diuntungkan dari perang ini. Jadi ada suatu perubahan ke tatanan dunia baru. Karena seyogianya ini ada tiga hal.

Yang pertama, de-dolarisasi.  Kedua adalah perang energi. Ketiga adalah perang teknologi. Dan kita melihat siapa yang menang itu, maka dialah yang nanti menentukan tatanan dunia baru. Jadi papan catur sedang berubah,” ungkapnya.  Kedua, tarif.  Di berbagai negara yang namanya keputusan, biasanya mereka lakukan dengan pendekatan tripartite: pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.  Ketiga, kedaulatan data. “Saya melihat bahwa kedaulatan data ini menjadi penting. Kalau data mentah kita diolah oleh luar negeri, ini sebetulnya seperti tambang kita diolah oleh asing. Data itu adalah emas atau minyak abad ke-21. Dan 280 juta penduduk ini terus memasukkan data karena perusahaan yang terkuat itu adalah yang memiliki data terbesar, yang memiliki komputasi terkuat, dan memiliki algoritma terpintar,” ungkap Kun.

Aldila Septiadi, Wakil Sekretaris Jendral Indonesia Roundtable of Young Economists sekaligus pengusaha muda nasional dan pemilik brand Hey Local. Sebagai pengusaha, Aldila menyebut bahwa krisis selalu menjadi momentum untuk keluar dari zona nyaman. “Saya sendiri mendata, karena saya pengusaha fashion. Ada sekitar 27 pabrik baru, hanya dalam waktu 6-7 bulan. Jadi, dalam melihat sesuatu seperti trade agreement, kita harus melihat dari banyak sudut,” katanya.

Hal lain yang disoroti Aldila adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita proyeksikan ada sekitar 2.000-2.200 peternakan ayam. Ini artinya  emerataan atau distribusi ekonomi pendapatan. Dan yang unik bahwa pembelian tidak hanya dari kota besar, tapi Kalimantan dan Sumatera itu bisa hampir 50%, dalam 2-3 minggu terakhir. Kemudian penyerapan tenaga kerja  di program MBG juga meningkat,” jelasnya

Di masa peperangan, negara-negara yang paling terdampak adalah negara-negara  manufacturing. Negara-negara agraris, itu pasti akan jauh lebih lama bertahan. “Kita harus mengambil peran bukan sebagai objek tetapi subjek dan bisa menjadi negara besar yang benar-benar bisa sejajar dengan super power yang lain,” tegas  Aldila.

Yusadha Adimukti Panigoro, Bendahara 3 Indonesia Roundtable of Young Economists menyoroti tentang supply chain risk tolerance. “Perusahaan di Indonesia harus membangun supply chain yang lebih tahan terhadap shock global. Contoh, kita tidak boleh hanya punya satu negara supplier. Kemudian kita harus membangun multisource procurement, kemudian meningkatkan local sourcing. Kalau yang terakhir yaitu meningkatkan substitute untuk import. Dan yang paling penting Danantara harus menjadi menjadi salah satu perusahaan yang bisa menjaga supply chain.  Bagaimana caranya? Nah, dia harus berinvestasi di luar negeri. Contoh, misalkan kita banyak import gandum, nah Danantara harus akuisisi perusahaan gandum di Amerika atau negara lain. Kemudian misalkan kita banyak import sapi, Danantara harus akusisi perusahaan sapi di Amerika, Australia, atau Selandia Baru. Dengan adanya akusisi perusahaan tersebut dapat melakukan transform of technology ke Indonesia,” jelasnya

Hal lain yang harus diperhatikan adalah produktivitas dan adaptasi teknologi. Di Indonesia produktivitasnya rendah. Misalkan di Cina, satu hari bisa memproduksi 1000 bis, di Indonesia cuma 500 bis. Nah, kita harus mendigitalisasi proses produksi, penggunaan AI dalam bisnis, kemudian kita juga harus meningkatkan otomasi logistik.

Yusadha juga melihat pentingnya penguatan UMKM. Mengembangkan industrialisasi UMKM. Misalnya di perdesaan bukan hanya membuat kerajinan tangan tapi harus mengembangkan industrinya. Kemudian integrasi dengan supply chain industri besar.  

Nehenia Lawalata, Kader dan Pembantu Urusan Politik dan ekonomi Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo. “Kalau kita bicara tentang Soemitronomics itu tidak semata-mata hanya di bidang ekonomi semata. Soemitronomics tidak lahir dari satu madzhab. Soemitronomics lahir dari pemikiran yang original tentang Indonesia. Soemitronomics itu bersumber dari ideologi. Ini merupakan gerakan pembumian ekonomi karena basisnya gerakan rakyat.

“Profesor Soemitro menyadari betul bahwa perekonomian Indonesia sangat unik, antara sektor modern dan sektor tradisional itu hampir tidak ada jarak.   Bukan sekadar profit interest tapi karena masing-masing tidak dalam posisi yang berdaulat, yang kecil tidak berdaulat, yang besar juga tidak berdaulat. Maka supaya berdaulat harus ada campur tangan negara. Tanpa campur tangan negara, dalam pengertian ada bimbingan dari negara. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini membangun Danantara, menyatukan seluruh kekuatan ekonomi negara menjadi satu rumah besar, membangun Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis adalah implementasi dari Soemitronomics. Memang tantangannya tidak kecil, tantangannya adalah ada kelompok yang tidak menghendaki Indonesia ini berdaulat karena kalau Indonesia berdaulat sulit untuk dilawan,” katanya.

Ajaran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo harus terus dikembangkan, diajarkan kembali, dan dihidupi dalam kebijakan nyata—karena bagi Soemitr ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang manusia, rakyat, dan keluarga yang berhak atas kehidupan yang bermartabat. “Warisan pemikiran ini adalah bagian dari DNA perjuangan ekonomi Indonesia, dan tidak boleh dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat,” pungkas Leonardo A. Putong, General Convener Soemitro Economic Forum 2026.

Sumber Foto: Istimewa

Baca Juga: