KabariNews – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menolak penunjukan Jenderal TNI [Purn]Wiranto, Jenderal TNI [Purn] Ryamizard Ryacudu menjadi kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.
Dalam berbagai rujukan atau dokumen hukum, dan catatan monitoring Hak Asasi Manusia [HAM], Wiranto patut untuk dimintai pertanggungjawaban dalam pelanggaran HAM berat kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II [1998/1999], dan Timor Leste [1999], sementara Ryamizard,mendukung secara tidak langsung tindakan pelanggaran HAM, anti HAM dan demokrasi dalam kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay, di Papua[2003], menolak rekomendasi penghentian operasi Militer di Aceh [2004], dan sejumlah pernyataan yang tidak menjunjung dan menghormati HAM dan demokrasi.
Jika Jokowi memilih mereka yang memiliki jejak rekam buruk dalam HAM maka Jokowi, Pertama,menjauhkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat yang telah dan terus berusaha mendapatkan keadilan, dan telah 371 kali melakukan aksi Kamisan di depan Istana;
Kedua,melanggar aturan hukum tentang kewajiban negara penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi korban [UU 26 /2000 dan UU 39/1999];
Ketiga,mengkhianati trias obligasi negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dengan memberikan jabatan publik kepada individu yang memiliki jejak rekam HAM yang buruk;
Dan keempat, menyalahi prinsip good governance; yang mengharuskan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dalam melalukan tata kelola negara yang baik. Dalam prinsip penegakan hukum; keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM. (1009)
Untuk Share Artikel ini , Klik www.KabariNews.com/?72072
Mohon beri Komentar di Bawah Artikel ini. Terima kasih
______________________________________________________
Supported by :
