10698483_10152493426713533_3112891331489857202_nKabari News – Konstelasi politik dalam negeri memanas pasca ditetapkan pilkada tidak langsung oleh DPR dalam sidang paripurna RUU Pilkada belum lama ini. Tentangan pun bermunculan dari segala lini termasuk di dunia maya,  #ShameOnYouSby yang khusus ditujukan untuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi trending topic di jejaring sosial twitter.

Para netizen mengkritik sikap Fraksi Demokrat yang melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna meski 10 poin yang diusulkannya disetujui oleh Fraksi PDIP, PKB dan Hanura.Tetapi, enam anggota Fraksi Demokrat memilih untuk menggunakan hak suara mereka dalam voting dan memilih pilkada langsung. Partai Demokrat mengatakan aksi mereka untuk mempertahankan opsi ketiga dalam rapat paripurna RUU Pilkada, Kamis (25/09) adalah atas instruksi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya itu, kecaman juga datang dari warga negera Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Seperti dalam foto yang terpampang di akun facebook  Made Tony Supriatma, tampak beberapa warga negara Indonesia di Washington DC , Amerika Serikat sambil membawa spanduk bernada kecaman  menentang penetapan Pilkada tidak langsung oleh DPR dan menghapus sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Selain itu dalam status Made Tony Supriatma, dia menuliskan rakyat diluar negeri sudah bergerak! Mereka muak. Kita semua muak dengan kemunafikan yang dipertontonkan oleh rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. “Kita muak dengan persekutuan senyapnya. Sodara, persiapkanlah sesuatu menyambut kepulangannya. Kalau dia mengatakan marah dan prihatin … waspadalah. Dari pengalaman, ini hanya tipuan belaka” tulis mantan aktivis dan alumnus FISIPOL Universitas Gajah Mada Yogykarat dan Universitas Cornell New York ini.

10486001_10152493426873533_1449256778994331140_nSementara itu Permias NJ atau Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika New Jersey dalam laman facebooknya turut menyesalkan disahkannya UU Pilkada oleh DPRD. UU tersebut menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung Pemimpin Daerahnya yang selama ini telah kita punya. Disaat animo masyarakat untuk ikut proses pemilihan umum semakin membaik, dengan berkurangnya angka Golput yang sangat signifikan dibandingkan Pemilu 2009, sebagian anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat malah mencabut hak rakyat memilih langsung kepala daerahnya.

Sudah banyak contoh bahwa pilihan kepala daerah melalui DPRD belum merepresentasikan pilihan rakyat, konstituen mereka belum tentu memiliki pilihan sama bila dalam pemilihan kepala daerah. SBY sebagai Presiden yang pro Demokrasi sebenarnya dapat menolak usulan RUU Pilkada oleh DPRD sejak awal karena inisiator RUU Pilkada adalah pemerintah (dalam hal ini kementerian Dalam Negeri) yang berada di bawah kewenangannya.

Namun, ternyata SBY tidak menghalangi pembahasan RUU Pilkada di sidang Paripurna DPR. Ungkapan prihatin SBY terhadap partainya maupun hasil UU Pilkada tidak bisa diartikan bahwa SBY adalah pemimpin yang pro demokrasi. Ini merupakan penghianatan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Rakyat.Karenanya, SBY harus mendorong untuk mengembalikan hak politik rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. (1009)

Untuk Share Artikel ini , Klik www.KabariNews.com/?70365

Mohon beri Komentar di Bawah Artikel ini. Terima kasih

______________________________________________________

Supported by :

intero

 

 

 

 

Kabaristore150x100-2