Status monarki Yogyakarta dalam konstitusi RI yang dulu ‘adem ayem’ mendadak diperdebatkan. Bermula dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum membuka rapat kabinet terbatas di Jakarta, 26 November 2010. Saat itu Presiden mengatakan sistem monarki tidak boleh bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Pernyataan ini dikemukakan sebelum rencana Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta diserahkan ke DPR untuk disahkan. Belakangan, karena menuai ...
Read more