KabariNews - Sejumlah kalangan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Produk Tembakau sebagai payung hukum kebijakan anti rokok. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (Pustek UGM) dan Aliansi Masyarakat Tembakai Indonesia (AMTI) telah memasukkan draft RUU sekaligus naskah akademiknya ke DPR. “Kami menyerahkan usulan RUU dan naskah akademiknya pada 14 Juni lalu,” kata Moehaimin Moeftie, Ketua Dewan Pembina AMTI...
Read more






