San Francisco: (415) 213-7323, Los Angeles (La Habra): (562) 383-2100

Dukungan Warga untuk Ahok

KabariNews – Sidang dugaan penistaan agama yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnaa atau akrab disapa Ahok memasuki tahap kedua. Ratusan relawan Ahok kian hari kian banyak yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Selasa (20/12) KabariNews berhasil menemui salah seorang wanita paruh baya yang turut mendukung Ahok. Wanita berdarah Batak Karo ini terlihat begitu semangat mengikuti yel-yel yang dikumandangkan oleh salah seorang yang menjadi pemimpin dalam aksi dukung Ahok di sidang keduanya. “...

Read more

Ratusan Pendemo Memadati Sidang, Meminta Ahok Ditangkap

KabariNews -  Hari ini, Selasa (20/12) sidang kedua dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mulai dipadati pengunjung. Mulai dari pendukung Ahok hingga para pendemo. Para pendemo yang menamakan diri sebagai Aliansi Pergerakan  Islam. Para pendemo yang menggunakan pakaian serba putih dan ikat kepala merah ini, menyerukan agar Ahok ditangkap. "Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tahan si Ahok sekarang juga," teriak salah satu pendem...

Read more

Ini Alasan Agus Yudhoyono Tidak Menghadiri Debat di TV

KabariNews – Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada Februari tahun depan. Para kandidat, mulai dari Agus Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan telah melakukan kampanye. Kampanye yang dilakukan para calon gubernur ini tidak hanya bertemu langsung masyarakat, mereka juga tampil berdebat di televisi untuk menjelaskan program yang diusung. Yang paling sering tampil dalam debat di televisi adalah Ahok dan Anies. Publik pun bertanya-tanya, kenapa Agus tidak pernah hadir dala...

Read more

Anomali Persidangan Ahok

KabariNews – Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki T Purnama hadir pada sidang penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12). Menurut Rezekinta Soffrizal Nasution selaku Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia bahwa ada tebang pilih dalam penegakan hukum di negara ini terutama menyangkut kasus Ahok. Pedang hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Lanjut Rezekinta, dalam persidangan Ahok terlihat jelas tidak menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Negeri J...

Read more

Ini 3 Petisi Meminta Setya Novanto Mundur dari Jabatan

KabariNews – Berawal dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh ketua DPR, Setya Novanto. Para netizen pun bereaksi. Setidaknya ada tiga petisi yang menuntut agar ketua DPR itu mundur.  Berikut tiga petisi yang  diunggah di laman change.org 1.Petisi pertama yang dibuat Setiawan Abadi Petisi ini berisikan: Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk memperoleh saham PT Free...

Read more

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barrack Obama Tidak Difasilitasi Lobbyist

KabariNews – Menyikapi artikel yang berjudul Waiting in the White House lobby oleh Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, Michael Buehler pada tanggal 6 November 2015. Duta Besar RI, Budi Bowoleksono buka suara dan menegaskan, spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar. Dalam siaran persnya, Budi menjelaskan sejak pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Pre...

Read more

Jokowi Akan Ketemu Barack Obama 26 Oktober 2015

KabariNews – Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi Amerika Serikat 25-28 Oktober 2015, menyusul undangan dari Presiden AS Barack Obama. Kunjungan pertama Presiden Widodo, ke AS sebagai kepala negara Indonesia akan menjadi kesempatan bersejarah untuk menyoroti pentingnya Indonesia-AS dalam kerjasama urusan global dan persahabatan antara kedua negara dan pemimpin. Kunjungan Presiden Widodo akan mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden Obama di Gedung Putih pada 26 Oktober, dan perte...

Read more

Keliru Jika Selesaikan Masalah HAM Masa Lalu Dengan Rekonsiliasi

KabariNews - Langkah pemerintah yang mewacanakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu patut diapresiasikan. Namun, cara pandang pemerintah yang menggeneralisir kasus akan diselesaikan dengan mekanisme rekonsiliasi adalah kekeliruan. Hendardi, Ketua Badan Pengurus  SETARA Insitute  berpendapat piliuhan untuk rekonsiliasi hanya dibenarkan jika secara teknis yudisial bukti-bukti sulit diidentifikasi dan kesimpulan itu muncul setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung Kejagung bel...

Read more