Pemerintah Tidak Sanggup "Menangani” Lumpur Lapindo

Di tengah optimisme berbagai pihak bahwa
semburan lumpur Lapindo dapat dihentikan, justru pemerintah mengatakan hal yang
sebaliknya, yaitu pemerintah merasa pesimis kalau semburan lumpur dapat
dihentikan. Hal ini dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan
Panitia Khusus di DPR, Jakarta.

Menurut penuturan Ketua Dewan Pengarahan Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto, “Ada dua pilihan, yaitu
semburan lumpur dapat dihentikan dan semburan lumpur tidak dapat dihentikan,
maka pemerintah mengambil pilihan terburuk yaitu jika semburan lumpur Sidoarjo
tidak dapat dihentikan” Ujarnya.

Rapat yang digelar pada hari Kamis (11/9) ini
dihadiri oleh Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, BPLS,
Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemprov Jawa
Timur dan Pihak dari Lapindo Brantas selaku perusahaan yang bertanggung jawab
atas musibah tersebut.

Menurut Djoko Kirmanto, untuk selanjutnya
penanganan kasus Lapindo akan lebih terfokus pada masalah sosial dan mengganti infrasturktur
yang rusak.

Semburan lumpur saat ini mencapai 100.000
meter kubik per hari yang dialirkan ke sungai Porong yang berada di sekitar
lokasi semburan untuk selanjutnya dialirkan ke laut.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berharap
agar semburan lumpur dapat atasi, walaupun butuh jangka waktu panjang. Selain
itu, Pemprov Jawa Timur meminta agar lumpur tidak terus menerus dibuang ke
sungai Porong, karena akan berdampak pada petani dan tambak ikan yang berada di
sepanjang aliran sungai Porong.

Pihak Lapindo selaku perusahaan yang
bertanggung jawab dalam kasus ini juga mengatakan bahwa, pihaknya telah
melakukan berbagai cara untuk menghentikan semburan lumpur, mulai dari metode
sumur penyelamat (relief well) dan insersi bola-bola beton. Namun,
seluruh upaya yang menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun itu gagal.

Rapat dengar pendapat yang berjalan selama
empat jam akhirnya menghasilkan rekomendasi seperti penambahan anggaran untuk penanganan semburan lumpur, bertambahnya peta musibah semburan lumpur dan penyelesaian uang ganti rugi
yang belum terselesaikan.

Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?31952

Mohon Beri Nilai dan Komentar di bawah Artikel ini

_____________________________________________________

Supported by :