KabariNews – Shandra Woworuntu, Anggota Dewan Penasehat Pemberdayaan Korban Penyintas Perdagangan Manusia Gedung Putih menjelaskan tentang aturan hukum korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Okto D. Manik, Minister Cuonsellor KBRI Washington DC  menanggapi hal tersebut. “Pihak KBRI memahami dan ikut prihatin atas tindakan yang dilakukan pejabat KBRI terhadap TKI Indonesia, namun sangat disayangkan oleh pihak KBRI bahwa Shandra Woworuntu tidak melakukan klarifikasi secara formal terlebih dulu kepada KBRI, jadi ada informasi yang kurang pas menurut kami,“ jelas Okto saat wawancara dengan KabariNews.

Perlu diketahui bahwa perlindungan WNI menjadi prioritas utama seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Perlindungan WNI merupakan harga mati bagi KBRI.

“ Dalam kasus ini, baik korban maupun pelaku keduanya adalah warga Indonesia, kami sebagai KBRI berkepentingan dan berkewajiban untuk melindungi baik korban maupun pelaku,” imbuhnya.

Mengenai pelaku sebagai WNI, diakui Okto. Yang bersangkutan pada waktu itu bekerja sebagai staf lokal di KBRI Arab Saudi, kemudian datang ke KBRI Washington DC untuk meminta bantuan dan pihak KBRI menampung. Jadi pelaku bukan seorang diplomat namun bekerja sebagai staf lokal KBRI.(Kabari1008/foto :ist)