KabariNews –  Perintah eksekutif, atau executive order yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada akhir bulan Januari lalu menimbulkan polemik. Banyak pihak yang mempertanyakan, apakah seorang Presiden bisa mengeluarkan sebuah kebijakan tanpa persetujuan Kongres?

Dijelaskan oleh Jason Lie, Pengacara Indonesia yang tinggal di Los Angeles Amerika Serikat bahwa ada kewenangan khusus presiden Amerika Serikat untuk membuat kebijakan tanpa melewati proses legislasi yang normal. “Executive Order ini jika di Indonesia, itu namanya SK atau Surat Keputusan. Jadi sebagai Presiden Amerika , Trump memiliki hak untuk mengeluarkan SK. Salah satu isinya adalah mencegah orang masuk ke Amerika,” terang Jason kepada KabariTV.

Lanjut Jason, dalam sejarah Amerika Serikat, para Presiden sebelum Donald Trump ini juga mengeluarkan beberapa SK. “Jadi dari segi ini, Donald Trump mempunyai hak untuk mengeluarkan SK, diluar dari Kongres.  Tapi apabila peraturan terlalu drastis dan mempengaruhi banyak orang di Amerika, maka itu harus mendapat persetujuan dari Kongres,” katanya.

Untuk sementara ini SK yang dikeluarkan Donald Trump ini ada kemungkinan sah. Meski ada beberapa butiran dari SK ini yang tidak mengikuti konstitusi Amerika. “Oleh sebab itu ada tuntutan dari beberapa organisasi dan negara bagian yang melawan SK ini,” kata Jason.

Dalam perjalanannya, Executive Order ini mungkin akan diubah oleh pengadilan. “Kalau dianggap tidak mengikuti konstitusi Amerika,” tegas Jason.

Konstitusi Amerika tidak warga asing? “Tidak. Kecuali orang asing ini sudah berada di Amerika  atau sudah dianggap permanent residence,” tutup Jason. (Kabari1009)