KabariNews - Ilona, Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menetap selama tiga tahun di Amerika merasa bangga dengan WNI yang menggelar aksi solidaritas yang digelar di halaman terbuka Aquatic Park, San Francisco, karena ia juga bisa turut serta dalam bagian menyuarakan aspirasinya menuntut keadilan atas pengadilan yang memvonis Ahok. “Saya sangat bangga sekali dengan WNI di San Francisco yang begitu akrabnya bersatu untuk menyuarakan suara hati teman-teman mendukung pak Ahok untuk menuntut ...

KabariNews - Pegiat hak asasi manusia di Indonesia, Andreas Harsono, mengungkapkan dampak dari Undang-Undang 156a tentang penodaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelum marak dengan kasus Ahok tersebut, dikatakan Andreas, kasus Gafatar dan kasus Tanjung Balai misalnya, gerakan tersebut dianggap penodaan agama, “Misalnya seperti kasus Gafatar, yang ada hampir 8000 orang Gafatar diusir dari Kalimantan dengan alasan penodaan agama, terus ada lagi kasus T...

KabariNews - Widya, wanita perserta aksi solidaritas untuk Ahok merasa bangga mengikuti aksi yang digelar di Aquatic Park, San Francisco, “Saya lihat di sini, saya cukup bangga sebagai bangsa Indonesia di luar negeri terutama di Amerika,” katanya saat wawancara dengan Kabari. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di sana, ia merasakan semangat teman-teman pro Ahok luar biasa dan ia juga menilai cukup kompak untuk menyampaikan aspirasinya atas keinginannya untuk bebaskan Ahok dari jeratan hukum...

KabariNews - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis hukuman penjara dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara lantaran kasus penistaan agama. Para pendukung Ahok mengenakan baju berwarna hitam dengan pita merah putih di kepala berkumpul di KJRI dan berjalan menuju Aqutic Park, San Francisco. Ratusan massa pro Ahok ini menyuarakan aspi...

KabariNews - Menanggapi kasus penodaan agama di era Jokowi yang terkuak kembali setelah sekian tahun lamanya pasal tersebut hanya beberapa kali digunakan, Andreas Harsono kembali mengupas mengapa Undang-Undang tersebut harus dihapuskan. Kasus yang menimpa Ahok dengan Undang-Undang 156a menimbulkan polemik yang cukup luas, munculnya berbagai kecaman yang datang baik dari dalam bahkan luar negeri megenai UU tersebut harus dihapuskan agar tidak menjadi keributan atau bangsa yang terpecah, begini...